Page 535 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020

"Ekspektasi publik sangat luar biasa karena program subsidi upah ini harus benar-benar diterima
oleh pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan, dan dibayarkan pada nomor rekening atas
nama penerima bantuan pemerintah subsidi upah," jelasnya.

Ida menambahkan, bantuan Pemerintah ini merupakan program stimulus yang dikoordinasikan
dan dibahas bersama Tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kemnaker, Kemenkeu,
dan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2020.

Sehingga, akurasi validasi data pekerja/buruh sangat penting karena ketepatan sasaran program
ini bergantung dari verifikasi data yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Oleh karena itu, pelaksanaan bantuan pemerintah ini mendapatkan pendampingan dari
Kepolisian, Kejaksaan Agung, KPK, BPK dan BPKP untuk mengawasi pelaksanaan bantuan
pemerintah berupa subsidi upah agar tepat sasaran.

Adapun Ida menyebutkan persyaratan Pekerja/Buruh yang mendapat insentif harus memenuhi
seluruh persyaratan, salah satunya penerima kartu prakerja tidak bisa mendapatkan subsidi gaji
ini.

1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan; 2.Terdaftar
sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang
dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan; 3. Peserta yang membayar iuran dengan besaran
iuran yang dihitung berdasarkan upah dibawah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai upah
yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan; 4. Pekerja/Buruh penerima Upah; 5. Memiliki
rekening bank yang aktif; 6. Tidak termasuk dalam peserta penerima manfaat program kartu
prakerja; 7. Peserta yang terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai
dengan bulan Juni 2020.

" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020 Pemerintah akan
segera menyalurkan bantuan insentif Rp 2,4 juta kepada 13 juta tenaga kerja di sektor formal
dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan. Pemberiannya akan dilakukan dalam dua tahap pada
kuartal III dan IV tahun ini, atau Rp 1,2 juta di tiap tahap.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin
(BGS) menuturkan, bantuan tersebut hanya diberikan kepada tenaga kerja formal lantaran
segmen masyarakat lainnya sudah menerima insentif lain dalam bermacam bentuk.

"Memang pak presiden menyadari bahwa 29 juta rakyat termiskin sudah diberikan bermacam
bantuan. Jadi contohnya PKH itu berkisar antara 600 ribu sampai 1 juta. Bansos dan kartu
sembako itu Rp 200 ribu per bulan. Kemudian program untuk yang di-PHK besarannya sekitar
Rp 3,6 juta dalam 4 bulan," paparnya dalam sesi teleconference, Jumat (7/8/2020).

"Sehingga memang diharapkan ini justru mengurangi kesenjangan sosial, karena segmen-
segmen lain sudah diberikan bantuan," dia menambahkan.
Dikatakannya, pemerintah juga menyadari sebagian besar tenaga kerja formal secara ekonomi
kini turut kesulitan akibat wabah pandemi Covid-19. Banyak di antara mereka yang harus
dirumahkan atau terkena pemotongan gaji.

"Yang belum adalah segmen tenaga kerja formal yang tidak termasuk segmen tenaga kerja
informal, rakyat miskin atau di-PHK, yang belum mendapatkan bantuan karena gaji mereka
dipotong," tuturnya.

Secara mekanisme pembayaran, BGS menyampaikan, pemerintah akan mengalokasikan bansos
Rp 2,4 juta dalam dua tahap melalui rekening tenaga kerja milik BPJS Ketenagakerjaan.

534