Page 268 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020
P. 268

Ringkasan

              GUBERNUR Riau (Gubri) Syamsuar sudah menandatangani draf Upah Minimum Provinsi (UMP)
              Riau untuk tahun 2021. UMP  2021 ditetapkan sebesar Rp2.888.564 atau sama dengan UMP
              2020.

              "Saya sudah tanda tangan UMP Riau 2021. UMP nya masih tetap yakni Rp2.888.564," kata Gubri.



              UMP TETAP, COVID-19 JADI ALASAN


              GUBERNUR Riau (Gubri) Syamsuar sudah menandatangani draf Upah Minimum Provinsi (UMP)
              Riau untuk tahun 2021. UMP 2021 ditetapkan sebesar Rp2.888.564 atau sama dengan UMP
              2020.

              "Saya sudah tanda tangan UMP Riau 2021. UMP nya masih tetap yakni Rp2.888.564," kata Gubri.


              Lebih  lanjut  dikatakannya,  tidak  naiknya  UMP  tahun  depan  tersebut  juga  sudah  ditetapkan
              pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja, karena secara langsung pihaknya juga mengikuti
              kebijakan tersebut.

              "Karena sudah instruksi dari Kementerian Tenaga Kerja, ya kita mengikutinya," ujarnya Menurut
              Gubri, kebijakan UMP yang sama dengan tahun ini tersebut sudah memperhitungkan segala
              sesuatu.  Karena  itu,  pihaknya  mengimbau  para  pekerja  untuk  dapat  mendukung  kebijakan
              tersebut.


              "Para  pekerja  juga  diminta  pengertiannya,  karena  sekarang  perusahaan-peru-sahaan
              dihadapkan dengan berbagai problem akibat pandemi Covid-19," ujarnya.

              Dengan adanya kebijakan tersebut, menurut Gubri saat ini hampir semua provinsi di Indonesia
              sudah  menjalankan  kebijakan  serupa.  Karena  memang  kondisi  pandemi  Covid-19  terjadi  di
              seluruh wilayah Indonesia.


              "Jadi tidak hanya di Riau saja, semua daerah juga sama. Sekali lagi kami imbau para pekerja
              bisa  memahami.  Sekaligus  terus  berdoa  agar  pandemi  Covid-19  ini  segera  berlalu  sehingga
              perekonomian bisa kembali normal," ajaknya.

              Sementara  itu,  Kepala  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  (Disnakertrans)  Riau  Jonli
              mengatakan, pembayaran upah bagi pekerja nantinya akan disesuaikan dengan Upah Minimum
              Kabupaten/Kota (UMK). Namun UMK tidak boleh di bawah UMP.


              "Kalau ada daerah yang ingin menaikan upah silahkan, asalkan ada kesepakan antara asosiasi
              pengusaha  dan  dewan.  Kami  beri  waktu  daerah  membahas  ini  sampai  21  November
              mendatang,"  jelasnya.  Sementara  itu,  Pengamat  ekonomi  Riau  Edyanus  Herman  Halim
              mengatakan, tidak naiknya UMP tahun depan dinilai wajar. Karena memang perekonomian di
              Riau  saat  ini  mengalami  penurunan  yang  juga  berdampak  langsung  terhadap  perusahaan-
              perusa-haan.






                                                           267
   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273