Page 97 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020

Menurut Suhariyanto, penambahan pengangguran tersebut turut dipengaruhi pandemi Covid-
19. "Bisa dilihat dampak pengangguran berdasar lokasi, peningkatan pengangguran di kota jauh
lebih tinggi daripada di desa," ujarnya kemarin (5/11).

Pengangguran terbesar terjadi di perkotaan, dengan TPT 8,98 persen. Sementara itu, di
perdesaan, persentase TPT sebesar 4,71 persen. Dia menilai dampakpandemi terhadap lapangan
kerja lebih terasa di perkotaan ketimbang perdesaan.

TPT tertinggi terjadi di DKI Jakarta sebesar 10,95 persen dan Banten yang mencapai 10,64
persen. Namun, kenaikan TPT terbesar terjadi di Bali yang semula hanya 1,57 persen dari
keseluruhan TPT Indonesia pada Agustus 2019 menjadi 5,63 persen pada Agustus 2020.

Suhariyanto menjelaskan, aktivitas pariwisata yang tersendat menjadi pemicu utama
peningkatan TPT diBalL"Kitasadari) Covid-19 menghantam keras pariwisata. Di Bali, pariwisata
memiliki peranan besaif jelasnya.

Jika dilihat berdasar tingkat pendidikannya, TPT dari lulusan SMK sebesar 13,55 persen.
Sementara itu, yang paling rendah merupakan lulusan sekolah dasar (SD). Yakni, sekitar 3,61
persen. "Di tengah pandemi, jumlah lowongan kerja menurun," terang Suhariyanto.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra P.G.Talattov
menuturkan, dalam setahun ini, ada tambahan pengangguran sebanyak 2,67 juta orang. Wajar
jika mayoritas dari meieka adalah lulusan SMK. Sebab, sektor industri memang sedanghancur.

Jadi, peluang untuk mendapat pekerjaan semakin sulit lantaran minimnya lapangan kerja
Menurut dia, yang perlu pemerintah lakukan dalam jangka pendek adalah mengupayakan
angkatan kerja lulusan SMK dengan berwirausaha. Tentu dengan difasilitasi modal kerja dan
pembinaan berkelanjutan agar survive. "Dengan begitu, angkatan kerja SMK ini bisa mandiri
dalam berusaha," kata Abra.

Secara mekanisme penyaluran, lanjut dia, pemerintah tentu memiliki data yang akurat melalui
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pemerintah tinggal melakukan sinergi dengan
Kementerian Ketenagakerjaan serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk
teknis pelaksanaan. (dee/han/cl2/hep)

96