Page 72 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

Konferensi Pers bersama di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Rabu
(7/10).

UPAH MINIMUM 2021 MASIH MENGGUNAKAN SKEMA 2020

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, Dewan Pengupahan Nasional (DPN)
mengusulkan, dasar penghitungan upah minimum 2021 akan ditentukan berdasarkan besaran
upah minimum 2020. Usul DPN tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78
Tahun 2015.

"Kami mendapatkan saran dari Dewan Pengupahan Nasional dan saran ini akan menjadi acuan
bagi kami untuk tetapkan upah minimum 2021. Usulan DPN balik lagi ke UMP 2020. Tetapi, kami
akan update dan dengarkan sekali lagi Dewan Pengupahan nasional," ucap Ida Fauziyah dalam
Konferensi Pers bersama di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Rabu
(7/10).

Ia mengatakan tata cara penetapan upah minimum baru dalam Undang-undang Cipta Ketja (UU
Ciptaker) belum diatur lebih rigid dalam ketentuan turunan. Kondisi perekonomian pada 2021
diperkirakan masih belum berbeda dengan kondisi tahun ini. Komponen kebutuhan hidup layak
(KHL) yang menjadi dasar penentuan upah minimum provinsi (UMP) kemungkinan besar tak
akan berubah.

"Di PP (peraturan pemerintah) disebutkan, dalam kurun waktu lima tahun akan ada peninjauan
KHL dan jatuhnya pada tahun 2021. Memang ada perubahan komponen KHL untuk 2021. Namun
demikian, kita semua tahu akibat dari pan-demi Covid-19 ini pertumbuhan ekonomi minus,"
ucapnya.

Ida menegaskan, penentuan upah minimum akan dilakukan berdasarkan hasil perundingan
dengan seluruh pemangku kepentungan (stakeholders). Dalam hal ini serikat buruh, pekerja dan
teman pengusaha yang diwakili Apindo dan Kadin dalam forum tripartit nasional.

"Kami akan menyertakan stakeholders ketenagakerjaan dalam pembahasan PP ini. Karena kalau
dipaksakan mengikuti UU baru ini, banyak perusahaan yang tidak bisa bayar upah minimum
provinsi," ucap Ida.

Modal Awal JKP
Pada kesempatan yang sama Ida mengungkapkan, pemerintah akan menggunakan dana
maksimal Rp 6 triliun dari kas negara untuk modal awal program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(JKP).

Dalam UU Cipta kerja bagian ketujuh terkait JKP disebutkan bahwa penyelenggaraan program
jaminan akan dilakukan oleh pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan modal awal untuk
BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan masing-masing paling banyak Rp2 triliun. "Un-dang-
Undang mengatur dana awalnya akan diambil dari APBN, paling besar Rp 6 triliun," tutur Ida.

Selain itu, ia mengatakan, JKP merupakan jaminan sosial kepada pekerja/buruh yang terkena
PHK. JKP ini merupakan ketentuan baru yang diterima oleh pekerja di samping pesangon yang
diberikan pengusaha.

"Ketika seseorang mengalami PHK, maka dia butuh sangu atau pesangon dan akan diberikan
casii benefit melalui JKP," kata Ida.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, belum
dapat menjelaskan lebih detail mengenai sumber dana awal untuk JKP terkait pos anggarannya.
71