Page 82 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

Bagaimanapun, pemerintah agaknya ingin langsung beranjak menyelaraskan formulasi
pengupahan tahun depan dengan UU Ciptaker, alih-alih memberi waktu transisi dari skema
sebelumnya.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berlasan penghitungan upah minimum dengan mengacu
pada beleid sebelumnya tidak mungkin dilakukan karena pandemi telah mengakibatkan
perekonomian tumbuh negatif.

“Kita semua tahu akibat pandemi pertumbuhan ekonomi minus, tidak mungkin bagi kami untuk
menghitung dengan normal sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan PP Pengupahan.
Kalau dipaksakan mengikuti aturan lama, akan banyak perusahaan yang tidak sanggup bayar
upah minimum,” kata Ida, kemarin.

Direktur Pengupahan Kemenaker Dinar Titus Jogaswitani pun menjanjikan pemerintah tetap
mengedepankan daya beli masyarakat sebagai faktor kunci penetapan upah minimum 2021.

Atas dasar itu, formulasi upah minium 2021 akan lebih menitikberatkan pada variabel inflasi
ketimbang pertumbuhan ekonomi.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, formulasi UMP dalam UU Ciptaker tak lagi mewajibkan
perhitungan dari variabel ganda itu, tetapi boleh hanya salah satunya.

“Jadi, apakah pilihannya nanti adalah pertumbuhan ekonomi atau inflasi? Pemerintah inginnya
sih keduanya. Ternyata harus pilih salah satu. Dengan mempertimbangkan faktor daya beli,
mungkin nanti yang dipilih adalah inflasi,” ujar Dinar.

Dinar enggan mengelaborasi lebih jauh ihwal penghapusan UMSK dan tidak diwajibkannya UMK
dalam UU Ciptaker.

Nyatanya, di kalangan pekerja, keduanya menjadi masalah. Terlebih, UMSK dan UMK selama ini
menjadi bantalan pekerja untuk memperoleh upah yang lebih layak.

GEGABAH

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar lantas menyarankan pemerintah
tak gegabah mengebut penyesuaian dan sinkronisasi aturan turunan pengupahan.

Timboel berpendapat penyesuaian upah yang terlalu terburu-buru akan memantik konflik lebih
besar di kalangan pekerja. Terlebih, sakit hati buruh akibat pengesahan UU Ciptaker belum
terobati.

“Jika pemerintah tidak ingin mengambil risiko dan menyulut konflik yang lebih besar, sebaiknya
tidak terburu-buru membuat aturan pelaksana baru. Paling tidak, siapkan aturan untuk
implementasi pada 2022. Jangan langsung tahun depan.”

Menurut kalkulasi Timboel, ketentuan upah minimum dalam UU Ciptaker berpotensi membuat
pendapatan pekerja makin rendah. Terlebih, jika UMSK ditiadakan dan UMK tak lagi diutamakan.

“Selama ini UMP mendekati nilai UMK terendah. Kita bisa melihat contoh di Jawa Barat, untuk
Karawang UMK-nya sudah mencapai Rp4,5 juta, bandingkan dengan Banjar yang hanya Rp1,8
juta. Bukan tak mungkin, nantinya upah minimum pekerja Karawang menjadi Rp2 juta karena
harus mengacu ke UMP,” jelas Timboel.

Dengan upah yang berisiko makin turun, daya beli pekerja pun bakal kian lesu. Akibatnya,
pengusaha juga akan terimbas.

81