Page 159 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JULI 2021
P. 159
Judul Perusahaan Diminta Patuhi Kebijakan PPKM Darurat
Nama Media Harian Terbit
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL Pg10
Jurnalis Arbi
Tanggal 2021-07-05 14:11:00
Ukuran 59x228mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 18.585.000
News Value Rp 55.755.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kebijakan pemerintah untuk memberlakukan
PPKM Darurat adalah ikhtiar terbaik untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Semua pihak
harus mematuhi untuk keselamatan kita bersama karena ini merupakan tanggung jawab kita
bersama
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jika kondisi telah membaik maka produktivitas
kerja dan kelangsungan usaha akan berangsur pulih dan perekonomian juga kembali normal.
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Harus kita akui kondisi di masa pandemi ini
sangat berat bagi semua orang. Tapi mau tidak mau kita harus bertahan. Saatnya pemerintah,
pengusaha dan pekerja bekerja sama lebih erat sehingga ldta bisa lalui masa pandemi ini dengan
baik
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta manajemen perusahaan serta para
pekerja untuk mematuhi kebijakan pemerintah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Darurat yang berlaku 3-20 Juli 2021 di Jawa dan Bali. Ida menegaskan
bahwa kedisiplinan semua pihak mematuhi protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam PPKM
Darurat adalah bagian dari upaya perlindungan atas keberlangsungan usaha, sekaligus
melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja di tempat kerja.
PERUSAHAAN DIMINTA PATUHI KEBIJAKAN PPKM DARURAT
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta manajemen perusahaan serta para
pekerja untuk mematuhi kebijakan pemerintah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Darurat yang berlaku 3-20 Juli 2021 di Jawa dan Bali.
"Kebijakan pemerintah untuk memberlakukan PPKM Darurat adalah ikhtiar terbaik untuk
menghentikan penyebaran COVID-19. Semua pihak harus mematuhi untuk keselamatan kita
158
