Page 153 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 AGUSTUS 2020

"Memang berkurang, tapi kalau dari 1000 BLK itu tersebut mampu maksimal mengerjakan peran-
peran pelatihan vokasi, maka harus dibayangkan 1000 rasa 2000 BLK," katanya.
Caranya bagaimana? Menaker Ida mengatakan jika selama ini pemerintah melakukan
pendampingan selama dua tahun, maka BLK Komunitas harus tetap membuka diri untuk bekerja
sama serta berjejaring dengan lembaga pendidikan, baiki perguruan tinggi maupun
perusahaan/industri.

"Jadi anggap saja 1000 rasa 2000 atau 3000. Itu cara menyiasati di kondisi sulit. Kalau selama
pelatihan hanya dua paket, bagaimana caranya pelatihan menjadi empat paket, caranya dengan
berjejaring. Saya yakin Bapak/Ibu mampu melakukannya," katanya.

Kepada penerima bantuan BLK Komunitas tahap I, Menaker Ida berharap agar mengerjakan
sesuai petunjuk yang ditetapkan dan terbitkan. "Jangan sekali-kali mengurangi spesifikasi dan
mengurangi kualitas. Ini bukan uang Kemnaker, ini uang rakyat yang dihimpun melalui pajak,"
ujar Menaker Ida.
Menaker menambahkan, berbeda dengan penandatanganan PKS sebelumnya, di saat pandemi
Covid-19 sekarang ini, penandatanganan PKS harus mengikuti protokol kesehatan. Yakni dengan
menggunakan masker, adanya penjagaan jarak dan harus dicek suhu tubuh dan proses
penandatanganan pun tidak bisa dalam satu tahap saja, tapi akan bertahap-tahap.
"Sekarang (PKS-red) di Jakarta, maka untuk berikutnya akan mendekat ke Jawa Tengah, Jawa
Timur, dan sekitarnya. Pokoknya yang paling penting, bagaimana kita mempercepat proses
realisasi pembangunan BLK Komunitas," ujar Menaker Ida.

KH Basyir Fadullah dari Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Minhajut Tholabah kabupaten
Purbalingga, Jawa Tengah, mengatakan bahwa selaku penerima bantuan BLK Komunitas,
pihaknya akan memanfaatkan sebaik mungkin dan melaksanakan program penyelenggaraan
vokasi bagi santrinya.
Basyir menyambut positif pesan Menaker Ida agar tak mengurangi kualitas atau spesifikasi
bantuan BLK Komunitas yang diterimanya. Pesan Menaker Ida dinilainya sebagai upaya negara
untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

"Karena bantuan ini modelnya swakelola, pendanaannya dari pajak rakyat, InsyaAllah akan kami
jalankan sepenuhnya sebaik mungkin, seoptimal mungkin sesuai aturan yang ada," ujarnya.

Hal senada dikatakan oleh Romo Remigius Misa Keuskupan Agung dari kabupaten Ende, Nusa
Tenggara Timur (NTT). Dia memberi respek kepada Menaker Ida yang memintanya untuk
membangun BLK sesuai spesifikasi dan perencanaan.

"Pesan Bu Menteri sungguh luar biasa. Bagi kami, sungguh menjadi catatan penting dan utama,
supaya tanggung jawab kami kepada rakyat yang telah memberi lewat pajak, harus
dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya," katanya.

Sebagai pengelola BLK Lembaga Keagamaan Katholik yang melayani kebutuhan masyarakat di
bidang pembangunan iman dan lainnya, Romo Remigius mengatakan pihaknya mengucapkan
terima kasih atas perhatian pemerintah pusat dan pemda. "Kami dapat dukungan untuk
menyalurkan kepada masyarakat tentang upaya kongkrit tersebut," katanya..

151