Page 168 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 AGUSTUS 2020

BP2MI MINTA PEMERINTAH TAK BEBANI BIAYA PEMERIKSAAN PCR BAGI CALON
PEKERJA MIGRAN
JAKARTA, - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI ) Benny Rhamdani
meminta pemerintah tak membebankan biaya pemeriksaan Polymerase Chain Reaction ( PCR )
bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) di tengah penerapan kebiasaan baru.

Permintaan itu disampaikannya dalam koordinasi melalui Ketua Pelaksana Komite Penanganan
Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir yang selanjutnya akan
disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"BP2MI ingin memastikan bahwa calon PMI tidak dibebankan biaya pemeriksaan PCR, baik dalam
proses penempatan maupun saat tiba dan berada di negara tujuan penempatan," ujar Benny
dalam keterangan tertulis, Selasa (4/8/2020).

Berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 294 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, bahwa
pembukaan penempatan PMI dilakukan secara bertahap dan selektif.

Pembukaan itu ditujukan pada negara tertentu berdasarkan rekomendasi Perwakilan Republik
Indonesia atau Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia dengan sejumlah pertimbangan.

Antara lain, negara tujuan penempatan terbuka bagi PMI dan menerapkan protokol kesehatan
penanganan Civid-19 bagi PMI.
"Terkait negara-negara tujuan penempatan tertentu yang sudah siap menerima tenaga kerja
asing dengan menerapkan protokol kesehatan, akan ditetapkan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan melalui Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja," kata Benny.
Diberitakan sebelumnya, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengeluarkan
Surat Edaran (SE) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Penempatan
Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

"SE ini menindaklanjuti terbitnya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 294
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi
Kebiasaan Baru," ujar Kepala BP2MI, Benny Rhamdani dalam keterangan tertulis, Selasa
(4/8/2020).
SE tersebut, kata Benny, disusun sebagai upaya pelindungan bagi calon PMI yang akan bekerja
di negara tujuan penempatan pada masa adaptasi kebiasaan baru.

SE ini juga sebagai petunjuk yang mengatur pelaksanaan pelayanan penempatan PMI pada masa
adaptasi kebiasaan baru yang wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan PMI.

Surat tersebut juga memuat beberapa poin penting, yaitu memastikan aspek keselamatan jiwa
para PMI diatas segala-galanya sebagai wujud kehadiran negara untuk memberikan pelindungan
menyeluruh bagi PMI.

Kemudian memastikan setiap tahapan proses penempatan mematuhi protokol kesehatan secara
ketat.
"Dan memastikan tidak adanya pembebanan biaya pemeriksaan PCR kepada CPMI/PMI," terang
Benny.

Menurut Benny, SE tersebut dapat menjadi salah satu solusi membantu mengurangi dampak
pengangguran akibat pandemi Covid-19.
166