Page 127 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 127
Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana, mengatakan surat telegram itu berpotensi membuka ruang
abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) karena bertentangan dengan fungsi dan
kewenangan polisi sebagaimana diatur undang-undang.
"Telegram tersebut menunjukkan hilangnya netralitas kepolisian dalam menjalankan tugasnya
sesuai UU Kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melindungi,
mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum," ujar Arif dalam keterangannya,
Selasa (6/10).
"Oleh karena itu Surat Telegram Kapolri Nomor: STR/645/X/PAM.3.2./2020 tertanggal 2 Oktober
2020 semestinya batal demi hukum dan tidak diberlakukan," imbuhnya.
Menurut Arif, polisi semestinya tidak dapat melarang masyarakat menyampaikan pendapat di
muka umum. Sebab, menyampaikan pendapat adalah hak konstitusional yang diatur undang-
undang.
Dia menambahkan, pelaksanaan hak ini oleh warga juga tak memerlukan izin kepolisian. Dalam
UU No. 9 Tahun 1998, menurut Arif, warga yang ingin menyampaikan pendapat hanya perlu
memberitahu polisi, dan menjadi kewajiban kepolisian untuk memberikan jaminan dan
perlindungan.
"Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab
memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di
muka umum," kata dia.
Arif turut mengingatkan agar kepolisian tak menjadikan Covid-19 sebagai alasan untuk
menghentikan aksi warga dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia, pembatasan hak
menyampaikan hanya boleh dilakukan jika sesuai undang-undang.
Pasalnya, menurut Arif, hingga saat ini tak ada undang-undang yang melarang warga
menggunakan hak tersebut. Oleh sebab itu, lanjut Arif, polisi harus independen dan tidak
diskriminatif dalam menegakkan hukum.
Apalagi, kata dia, sebelum muncul gelombang penolakan masyarakat terhadap RUU Ciptaker
saat ini, telah ada berbagai macam aksi dan tidak menimbulkan ancaman pidana. Termasuk
anggota DPR yang terus mengebut pembahasan RUU Ciptaker.
"Karena itu jangan kemudian ketika rakyat sebagai pemilik kedaulatan turun ke jalan mengkritik
pemerintah dan DPR, kepolisian berlaku diskriminatif," kata dia.
Pengesahan Omnibus Law Ciptaker melalui Rapat Paripurna DPR sebelumnya telah memancing
gelombang aksi penolakan terutama dari kelompok buruh. Namun demikian, para buruh yang
hendak mendatangi kompleks parlemen di Jakarta dikabarkan mendapat pengadangan oleh
aparat di pintu-pintu masuk perbatasan.
Beberapa waktu sebelumnya, Kapolri Idham Azis juga telah menerbitkan surat telegram nomor
STR/645/X/PAM.3.2./2020 tertanggal 2 Oktober 2020. Surat itu di dalamnya antara lain
menyebut, jajaran kepolisian tidak mengizinkan kegiatan demo buruh pada 6-8 Oktober 2020.
(thr/pmg).
126
