Page 219 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 219
Judul Nasib Karyawan Outsourcing di UU Cipta Kerja
Nama Media kompas.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2020/10/07/050600526/nasib-
karyawan-outsourcing-di UU-cipta-kerja
Jurnalis Muhammad Idris
Tanggal 2020-10-07 05:06:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Kahar S Cahyono (Ketua Departemen Komunikasi dan Media Komite Serikat Pekerja
Indonesia) Dengan dihapuskannya pasal 59, tidak ada lagi batasan seorang pekerja bisa
dikontrak. Akibatnya, bisa saja seorang pekerja dikontrak seumur hidup
neutral - Kahar S Cahyono (Ketua Departemen Komunikasi dan Media Komite Serikat Pekerja
Indonesia) Jika omnibus law disahkan, maka perusahaan akan cenderung mempekerjakan
buruhnya dengan sistem kontrak kerja. Tidak perlu mengangkat menjadi pekerja tetap
Ringkasan
Rancangan Undang-Undang atau RUU Omnibus Law Cipta Kerja resmi disahkan DPR menjadi
Undang-Undang (UU) pada rapat paripurna, Senin (5/10/2020). RUU Cipta Kerja merupakan
RUU yang diusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan merupakan bagian dari RUU Prioritas
Tahun 2020 dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020.
NASIB KARYAWAN OUTSOURCING DI UU CIPTA KERJA
JAKARTA, - Rancangan Undang-Undang atau RUU Omnibus Law Cipta Kerja resmi disahkan DPR
menjadi Undang-Undang (UU) pada rapat paripurna, Senin (5/10/2020). RUU Cipta Kerja
merupakan RUU yang diusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan merupakan bagian dari RUU
Prioritas Tahun 2020 dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020.
Salah satu pasal yang disoroti yakni menyangkut pekerja alih daya atau outsourcing . Ada
perubahan di Pasal 66 UU Nomor 13 Tahun 2003 yang direvisi di UU Cipta Kerja Omnibus Law.
Di UU Ketenagakerjaan, pekerjaan outsourcing dibatasi hanya untuk pekerjaan di luar kegiatan
utama atau yang tidak berhubungan dengan proses produksi kecuali untuk kegiatan penunjang.
"Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh
pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung
dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak
218
