Page 307 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Judul NASIB KORBAN PHK DIPERTARUHKAN
Nama Media Bisnis Indonesia
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg6
Jurnalis Akbar Evandio
Tanggal 2020-10-07 04:24:00
Ukuran 254x286mmk
Warna Warna
AD Value Rp 195.580.000

News Value Rp 586.740.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
positive - Timboel Siregar (Koordinator BPJS Watch) Skema pertama menggunakan modal awal
pemerintah. JKP diniatkan dengan modal awal Rp6 triliun. Kemungkinan besar realisasinya hanya
kisaran Rp500 miliar karena Indonesia juga butuh dana pemerintah untuk bertahan dari resesi

negative - Timboel Siregar (Koordinator BPJS Watch) Kalau direkomposisi untuk dialihkan ke JKP
nanti akan sulit lagi. Setelah direkomposisi pun artinya akan ada masalah di klaim untuk JKm
dan JKK ke depannya karena dananya relatif menjadi tidak terlampau besar

positive - Timboel Siregar (Koordinator BPJS Watch) Jadi, sangat bohong jika pemerintah kasih
iuran secara berkala untuk mendanai JKP sepenuhnya. Paling jelas hanya kasih modal awal saja
yang disetor untuk menjalankan program. Kalau sudah begini, artinya sama saja pekerja
membayar sendiri untuk JKP mereka

negative - Timboel Siregar (Koordinator BPJS Watch) Dengan kata lain, saya memprediksi,
insentif dari JKP ini tidak akan sanggup menunjang daya beli masyarakat untuk kebutuhan hidup
selama 1 bulan. Sebab, nominal JKP ini tidak akan bisa besar.

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Pertanyaannya, iuran
siapa yang bayar? Kalau dibilang pemerintah, berarti akan diambil dari APBN. Kalau diambil dari
APBN, program JKP ini tidak akan bisa jalan. Jadinya, program ini terkesan basa-basi

negative - Saiq (None) Karyawan kontrak dan alih daya sudah diupah murah, dikontrak
seenaknya, dan sekarang harus disuruh membayar lagi iuran untuk pesangon mereka. Tentu ini
merugikan pekerja sekali, tidak ada keuntungan buat pekerja.

negative - Saiq (None) Atau, kalau mau bikin pesangon untuk diserahkan ke pihak ketiga, bisa
membuat asuransi sosial cadangan pesangon. Itu lebih jelas.

negative - Banja (None) Saat ini masih dibahas antara BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian
Ketenagakerjaan, dan Kementerian Keuangan. Belum melibatkan pengusaha dan serikat pekerja.
Kami belum bisa memastikan akan berapa lama pembahasannya.

negative - Enny Sri Hartati (Direktur Indef) Selama ini dari 32 kali pesangon yang harus
dibayarkan saja tidak pernah terealisasi dengan baik. Hanya 27% perusahaan yang

306