Page 388 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 388

Berita terkait Prasetio Usul Raperda Penanggulangan Covid-19 Memuat Pasal Insentif Terima UU
              Cipta Kerja, Ini Catatan Kritis Fraksi PAN Azis Syamsuddin Kaget Akun Instagramnya Dihujani
              Puluhan Ribuan Komentar Sebab dihujat karena telah mengesahkan Rancangan Undang Undang
              (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja secara mendadak dalam rapat paripurna kemarin,
              Senin (5/10).

              Ada  indikasi  ketidakpercayaan  rakyat  terhadap  parlemen  sebagai  perwakilan  rakyat  dengan
              disahkannya RUU kontroversial tersebut menjadi UU di tengah situasi sulit saat ini.

              Anggota fraksi PKS Muhammad Nasir Djamil mengaku menyesali hal tersebut.

              Ia  mengaku  memahami  kekecewaan  masyarakat  hingga  berujung  pada  mosi  tidak  percaya
              kepada parlemen.

              "Terus terang sangat kita sesalkan pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Apalagi sidang
              paripurna pengesahannya juga sangat mendadak dan diserentakkan dengan penutupan masa
              sidang.  Saya  memahami  kekecewaan  banyak  pihak  saat  RUU  Omnibus  Law  Cipta  Kerja  ini
              disahkan," kata Nasir kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (6/10).

              Anggota  Komisi  II  DPR  RI  ini  mempertanyakan  alasan  pemerintah  mendesak  RUU  tersebut
              segera disahkan.

              "Pertanyaannya  ada  apa  kok  bisa,  pemerintah  dan  partai  koalisi  sangat  ngotot.  Hingga
              menimbulkan kecurigaan," imbuhnya.
              Pihaknya  menyarankan  masyarakat  yang  tidak  setuju  dengan  adanya  UU  tersebut  agar
              mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

              "Bagi  anggota  atau  kelompok  masyarakat  yang  tidak  setuju  diminta  segera  mengadukan  ke
              Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan judicial review," tegasnya.

              Nasir menambahkan, pengesahan RUU Cipta Kerja di tengah pandemi Covid-19 dan tertutupnya
              akses publik memberi masukan membuat masyarakat tidak percaya dengan pemerintah.

              "Ini  membuat  publik  tidak  percaya  kepada  janji-janji  Presiden  Jokowi  soal  partisipasi  publik.
              Presiden sepertinya abai dengan aspirasi publik dan cenderung pasif," katanya.

              Prasetio Usul Raperda Penanggulangan Covid-19 Memuat Pasal Insentif "Fenomena di atas, di
              kampung saya disebut "lage kut pade lam reudok". seperti orang mengambil padi di tengah
              gemuruh petir. Siapa menabur angin, dia akan menuai badai," tutup Nasir menegaskan.

              EDITOR: ANGGA ULUNG TRANGGANA Tag: DPR PKS UU CIPTA KERJA MAHKAMAH KONSTITUSI
              .




















                                                           387
   383   384   385   386   387   388   389   390   391   392   393