Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JULI 2021

MK TOLAK GUGATAN UJI MATERIL UU CIPTA KERJA, MENAKER HARAP SEMUA
PIHAK MENGHORMATI
Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima gugatan (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera
Indonesia ((K)SBSI) perihal Uji Materil Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja Klaster Ketenagakerjaan.

Penolakan MK atas gugatan dalam perkara 109/PUU-XVIII/2020 itu didasarkan bahwa gugatan
itu tidak memiliki kedudukan hukum.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyambut baik putusan MK tersebut. "Alhamdulillah MK
sudah menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sehingga permohonan
pemohon tidak dapat diterima," kata Ida Fauziyah dalam Siaran Pers Biro Humas di Jakarta,
Rabu (1/7).

Menaker Ida berharap seluruh pihak menghormati atas apa yang telah menjadi putusan MK.
"Sekarang saatnya kita menatap ke depan menyelesaikan pandemi Covid-19 dan membangun
ketenagakerjaan lebih baik lagi," katanya.

Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, menilai logis putusan dari MK dalam perkara 109 yang diajukan
oleh pemohon (K) SBSI.

Menurutnya, putusan MK tersebut telah menunjukkan ketelitian dan objektifitas MK dalam
memeriksa status kedudukan hukum pemohon Uji Materiil UU Cipta Kerja, khususnya Klaster
Ketenagakerjaan.

"Yang bertindak untuk dan atas nama organisasi ya memang seharusnya berpatokan pada
AD/ART organisasi tersebut," ucap Sekjen Anwar.

Dalam amar putusannya, Ketua MK Anwar Usman menyatakan permohonan (K)SBSI tidak dapat
diterima.

"Amar putusan, mengadili, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata Anwar
Usman didampingi delapan hakim konstitusi lainnya, saat membacakan amar Putusan Nomor
109/PUU-XVIII/2020 dalam persidangan yang digelar secara daring,.

Menurut Mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (persona standi in judicio) untuk
mengajukan permohonan.

"Karenanya, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan," kata Hakim Konstitusi
Suhartoyo saat membacakan pertimbanganan hukum putusan.

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan, pemohon dalam permohonannya
menerangkan selaku Badan Hukum Perkumpulan yang telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja
Jakarta Pusat dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

Pemohon dalam hal ini diwakili oleh Prof Dr Muchtar Pakpahan SH MH, selaku Ketua Umum DPP
(K)SBSI dan Vindra Whindalis selaku Sekretaris Jenderal berdasarkan hasil Kongres ke-6 (K)SBSI.

Disebutkan, sebelum Mahkamah lebih lanjut mempertimbangkan kerugian konstitusional
pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan kapasitas pemohon sebagai
Badan Hukum Perkumpulan untuk mengajukan permohonan.

Berdasarkan Pasal 47 ayat (2) dan ayat (4) Anggaran Dasar (K)SBSI dan Pasal 12 ayat (7)
Anggaran Rumah Tangga (K)SBSI menyatakan Ketua Umum berwenang bertindak untuk dan
atas nama organisasi baik ke dalam maupun ke luar organisasi.

3