Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 JUNI 2020

DPLK. Artinya, terdapat selisih 20% dana yang akan diterima pekerja jika pembayarannya
melalui DPLK.

"Sehingga bisa dikatakan, dengan adanya program pensiun ini perusahaan tidak ada program
tambahan. Misalnya manfaat pensiun yang harus dibayarkan sama-sama Rp500 juta, tetapi
pekerja akan menerima lebih besar jika melalui program pensiun DPLK karena pajaknya lebih
sedikit."

Firmansyah menjelaskan bahwa berdasarkan Statistik Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan
(OJK), baru terdapat sekitar 6,01% pekerja Indonesia yang menjadi peserta dana pensiun. *
Hal tersebut menjadi cerminan bahwa kepesertaan dana pensiun masih potensial untuk terus
ditingkatkan.

Perusahaan-perusahaandinilai harus mulai mempertimbangkan pengelolaan dana pensiun,
karena ada atau tidak ada pandemi virus corona, para pekerja sudah pasti akan memasuki masa
pensiun.

PELUANG

Krisis perekonomian yang disertai gelombang PHK dinilai akan membawa peluang pertumbuhan
peserta DPLK. Direktur Eksekutif Asosiasi
Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syarif Yunus menjelaskan bahwa pada 2008, saat
terjadi gejolak perekonomian melanda, terjadi perubahan cukup signifikan pada industri DPLK.
Menurutnya, gelombang PHK menyadarkan dunia usaha bahwa pembayaran pesangon menjadi
beban besar yang kerap sulit terpenuhi.

"Sejak itu [krisis 2008] dan ditambah sejak ada DPLK Program Pensiun Untuk Kompensasi
Pesangon [PPUKP) pada 2013 aset yang dikelola industri DPLK terus bertumbuh 20%-30%,"
ujar Syarif kepada Bisnis, Rabu (17/6).
Pada krisis 2008, pelaku usaha menyadari bahwa program wajib Jaminan Hari TUa oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK hanya mampu
memenuhi kebutuhan dasar pekerja di masa pensiun. Oleh karena itu, diperlukan program
sukarela seperti DPLK.
"Karena saat ini pun tidak sedikit pemberi kerja yang merasa 'sudah cukup' dengan memberi
program JHT bagi karyawannya, sehingga tidak mau lagi menambah [program pensiun di]
DPLK," ujarnya.

Menurut Syarif, pandemi Covid-19 setidaknya akan memberikan dua gambaran kepesertaan
DPLK bagi para pemberi kerja. Pertama, perusahaan yang terganggu bisnisnya tidak akan
memprioritaskan keikutsertaannya di DPLK untuk mengantisipasi kondisi yang sama terjadi
kembali.

Kedua, perusahaan yang kondisi bisnisnya relatif normal semestinya menyadari untuk
menyiapkan program DPLK bagi para pekerjanya.

Besarnya gelombang PHK perlu dilihat oleh para pemberi kerja sebagai risiko, karena kewajiban
membayar pesangon akan sangat memengaruhi arus kas perusahaan.

"Ada tantangan yang tidak mudah di masa pandemi ini untuk menambah kepesertaan DPLK,
tetapi ini juga jadi momentum untuk edukasi pasar terkait pentingnya menyiapkan program
DPLK, baik untuk pemberi kerja maupun pekerja," ujar Syarif.

63