Page 111 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2021
P. 111
"Saya concern ke tenaga kerja, jangan membebani mereka. Jangan pula biaya PCR test maupun
vaksinasi jadi area permainan," ujar Moeldoko dalam keterangan tertulis, Senin (3/5).
Menurut Moeldoko, pekerja migran sudah seharusnya mendapatkan perhatian dan perlakuan
istimewa dari negara mengingat peran mereka terhadap pergerakan roda ekonomi bangsa
sangat besar dan signifikan.
Menurutnya, negara memperoleh cadangan devisa hingga Rp 159,6 triliun pada 2020. Ini
mengindikasikan masa depan bangsa salah satunya berada pada diaspora tenaga kerja
Indonesia di luar negeri.
Tidak hanya itu, Moeldoko juga mengatakan, Negara tidak hanya melihat PMI sebagai penggerak
sumbu ekonomi, namun juga sebagai etalase bangsa yang menjadi wajah dan
merepresentasikan Indonesia di dunia internasional.
"Oleh karena itu, sudah sewajarnya pemerintah menaruh perhatian sangat besar kepada PMI,
dan memberikan red carpet bagi mereka," ujar Moeldoko.
Pada pertengahan tahun 2020, Pemerintah secara resmi membuka kembali penempatan PMI
dalam masa adaptasi kebiasaan baru ( ).
Hal ini mendukung percepatan pemulihan nasional serta memperhatikan kebijakan beberapa
negara penempatan yang sudah membuka tenaga kerja asing.
Salah satu yang sedang disiapkan adalah pengiriman 274 CPMI ke Jepang yang merupakan
bagian dari perjanjian Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).
Meski begitu, Moeldoko juga meminta Kementerian/Lembaga terkait tidak hanya fokus pada
pengiriman CMPI ke Jepang saja. Menurutnya, perlu ada kajian, sinkronisasi dan terobosan
aturan di bidang kesehatan dan perlindungan PMI.
Dia juga mengatakan perlu ada persiapan anggaran sehingga bisa dipertanggungjawabkan ke
BPK dan BPKP.
Sementara itu, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kemenaker Suhartono mengatakan
tahun lalu Indonesia mengirimkan sebanyak 114 PMI Nurse dan careworker batch ke-13 ke
Jepang. Saat itu, PCR test kepada PMI difasilitasi Pemerintah melalui kerja sama dengan PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk.
"Ke depan, kami sepakat untuk ada anggaran khusus terkait fasilitas PCR test dan vaksinasi.
Sehingga kami akan diskusikan hal ini," tutur Suhartono.
Hal senada juga disampaikan Direktur Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P Kemenkes Siti
Nadia. Menurut Nadia, kebijakan dan regulasi fasilitas PCR test dan vaksinasi bagi PMI perlu
disusun.
Terutama terkait dengan kriteria hingga jumlah PMI. "Harus berhitung ulang untuk anggaran
2021. Untuk tahun 2022 akan dibuatkan kebijakan bersama," imbuh Nadia.
110
