Page 222 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2021
P. 222
perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat kesehatan, industri makanan dan minuman, dan
lain-lain.
Pihaknya memastikan, setiap laporan yang masuk, pihaknya langsung menindaklanjuti melalui
tim penanganan dari Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(PHI dan Jamsos) serta Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (PPK dan K3) Kemnaker.
"Setiap ada laporan yang masuk ke posko melalui PTSA, call center maupun secara online pasti
segera kita tindaklanjuti. Kita juga berkoordinasi dengan dinas-dinas tenaga kerja untuk
mempercepat penanganan laporan THR," ujarnya dalam keterangannya, Senin (3/5).
Selain itu, Anwar juga menuturkan, berbagai pengaduan yang masuk ke Posko THR tersebut
langsung ditindaklanjuti dan dicarikan solusi terbaik. Berdasarkan laporan tim posko, sekitar 90
persen permasalahan terkait pengaduan THR sudah diselesaikan. Sisanya masih dalam proses
karena tidak murni soal THR namun terkait masalah ketenagakerjaan lainnya.
Bukan hanya itu, lanjutnya, Posko THR 2021 juga dimanfaatkan kalangan pekerja dan
manajemen perusahaan maupun masyarakat untuk mencari informasi terkait pembayaran THR,
konsultasi maupun mengadukan permasalahan pembayaran THR.
"Beberapa permasalahan yang diadukan antara lain, perusahaan tidak mampu membayar THR,
rencana THR akan dicicil, dibayarkan 50 persen, pembayaran THR setelah lebaran, dll.
Sepertinya ini masih berupa kekhawatiran seperti yg dialami tahun lalu," tuturnya.
Anwar menambahkan jika pekerja atau buruh, manajemen perusahaan maupun masyarakat
umum yang butuh informasi, konsultasi, atau punya masalah terkait THR dipersilakan untuk
datang ke PTSA Kemnaker dengan menerapkan protokol Kesehatan. Selain tatap muka,
pengaduan juga bisa dilakukan secara online melalui bantuan.kemnaker.go.id dan call center
1500 630.
"Silakan datang langsung atau hubungi kami melalui call center dan Sisnaker. Setiap laporannya
kami tindaklanjuti," ucap Anwar.
Seperti diketahui, Posko THR Keagamaan 2021 tidak hanya dibentuk di pusat, tetapi juga di
daerah baik di tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota. Pendirian Posko THR di pusat dan
daerah ini dilakukan agar pelaksanaan koordinasi menjadi lebih efektif.
Harapannya, Posko THR 2021 dapat berjalan dengan tertib dan efektif dalam memberikan
pelayanan sesuai mekanisme dan ketentuan perundangan, serta menjadi solusi yang diharapkan
dapat memuaskan para pihak, yaitu pekerja atau buruh dan pengusaha.
Dalam pelaksanaannya, Posko THR 2021 juga melibatkan Tim Pemantau dari unsur Serikat
Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dan dari unsur Organisasi Pengusaha yang duduk dalam
keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional. Tim pemantau ini bertugas memantau jalannya
Posko THR 2021, sekaligus memberikan saran dan masukan kepada Tim Posko mengenai
pelaksanan tugas Posko THR 2021.
( Editor : Jamil Qasim.
221

