Page 245 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2021
P. 245
SEPULUH HARI, 776 ADUAN THR, DARI TAK MAMPU BAYAR SAMPAI LAPORAN
PERUSAHAAN BAYAR THR DICICIL
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menindaklanjuti dan melakukan
pemeriksaan terkait aduan yang diterima Pos Komando (Posko) Pengaduan Tunjangan Hari Raya
(THR) tahun 2021. Tindak lanjut ini berkoordinasi dengan seluruh Dinas Tenaga Kerja.
Hal itu ditegaskan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi.
Dia menyebut tindak lanjut dilakukan melalui tim penanganan dari Ditjen Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) serta Ditjen Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3) Kemnaker.
"Setiap ada laporan yang masuk ke posko melalui PTSA, call center maupun secara online pasti
segera kami tindaklanjuti. Kita juga berkoordinasi dengan dinas-dinas tenaga kerja untuk
mempercepat penanganan laporan THR " kata Anwar Sanusi, Minggu (2/5).
Kemnaker mencatat ada 776 laporan pembayaran THR selama kurun waktu 20 April hingga 30
April 2021. Jumlah tersebut terbagi dari 484 konsultasi THR dan 292 pengaduan THR. Aduan
bersumber dari berbagai kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan tersebut, di antaranya
adalah ritel, jasa keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat kesehatan,
industri makanan dan minuman, dll.
Lebih lanjut, Anwar mengatakan, posko THR 2021 bisa dimanfaatkan kalangan pekerja dan
manajemen perusahaan maupun masyarakat umum yang menggunakannya untuk mencari
informasi terkait pembayaran THR, konsultasi maupun mengadukan permasalahan pembayaran
THR.
"Beberapa permasalahan yang diadukan antara lain, perusahaan tidak mampu membayar THR,
rencana THR akan dicicil, dibayarkan 50 persen, pembayaran THR setelah lebaran, dll.
Sepertinya ini masih berupa kekhawatiran seperti yang dialami tahun lalu," kata Anwar.
Menurut dia, berdasarkan laporan tim posko, sekitar 90 persen permasalahan terkait pengaduan
THR sudah diselesaikan. "Sisanya masih dalam proses karena tidak murni soal THR namun terkait
masalah ketenagakerjaan lainnya," tuturnya.
Anwar menambahkan, jika pekerja/buruh, manajeman perusahaan ataupun masyarakat umum
yang butuh informasi, konsultasi, atau punya masalah terkait THR dipersilakan untuk datang ke
PTSA Kemnaker dengan menerapkan protokol Kesehatan.
Selain tatap muka, pengaduan juga bisa dilakukan secara online melalui bantuan.kemnaker.go.id
dan call center 1500 630. "Silakan datang langsung atau hubungi kami melalui call center dan
Sisnaker. Setiap laporannya kami tindaklanjuti, " ucap Anwar.
Anwar mengatakan Posko THR Keagamaan 2021 tidak hanya dibentuk di pusat, tetapi juga di
daerah baik di tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota.
Pendirian Posko THR di pusat dan daerah ini dilakukan agar pelaksanaan koordinasi menjadi
lebih efektif. Dia berharap, Posko THR 2021 dapat berjalan dengan tertib dan efektif dalam
memberikan pelayanan sesuai mekanisme dan ketentuan perundangan, serta menjadi solusi
yang diharapkan dapat memuaskan para pihak, yaitu pekerja/buruh dan pengusaha.
Dalam pelaksanaannya, Posko THR 2021 juga melibatkan Tim Pemantau dari unsur Serikat
Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dan dari unsur Organisasi Pengusaha yang duduk dalam
keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional. Tim pemantau ini bertugas memantau jalannya
Posko THR 2021, sekaligus memberikan saran dan masukan kepada Tim Posko mengenai
pelaksanan tugas Posko THR 2021. (jpnn).
244
