Page 55 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2021
P. 55

bersama memimpin dialog nasional para wali kota Apeksi terkait implementasi Undang-Undang
              Cipta Kerja. Hal itu disimpulkan Hendi dari dialog dengan serikat pekerja di Jawa Tengah yang
              baru - baru ini menyelenggarakan peringatan May Day di Balai Kota Semarang.

              Hendi menyebutkan adanya sejumlah poin dalam UU Cipta Kerja yang dirasa dapat menimbulkan
              kekhawatiran pada pekerja, antara lain terkait sistem kerja kontrak, praktik outsour-cing, waktu
              kerja yang bersifat eksploitatif, berkurangnya hak cuti dan istirahat, serta kerentanan pekerja
              mengalami PHK.

              "Ada beberapa catatan yang kemudian agar bisa disampaikan kepada Pak Menteri Investasi,
              terutama dari sisi ketenagakerjaan. Hasil dari diskusi dengan buruh pada saat May Day kemarin,
              ada beberapa kekhawatiran dari versi buruh," tutur Hendi.

              "Selain itu, juga terkait sistem perizinan Online SingleSubmissi-on menurut saya sudah baik, tapi
              mungkin perlu diperhatikan daerah yang jaringan internetnya masih kurang baik," tegasnya.

              Hendi  juga  menambahkan  pandangannya  tentang  implikasi  UU  Cipta  Kerja  terhadap  buruh,
              dengan perlu adanya Desk Ketenagakerjaan di masing-masing daerah, karena dianggap penting
              untuk mendukung aspirasi buruh ke depan.

              "Maka jika nanti ada aspirasi buruh yang tidak bisa di-mediasi oleh Pemerintah Kota Semarang,
              maka nanti bisa diselesaikan oleh kepolisian melalui Desk Ketenagakerjaan," katanya.

              Sementara itu, sejumlah kepala daerah yang hadir secara virtual dalam pertemuan tersebut juga
              memiliki pandangan yang sama terkait isu kewen-angan pemerintah daerah di UU Cipta Kerja.
              Apeksi menilai dalam undang-undang cipta kerja banyak kewenangan kepala daerah dikurangi
              oleh Pemerintah Pusat.

              Nantinya aspirasi dari pemangku kepentingan akan dicatat masing-masing kepala daerah untuk
              ditampung, dan kemudian dirumuskan poin-poinnya secara detail Poin-poin ini akan menjadi
              bahan  pada  pembahasan  aturan  turunannya,  yakni  peraturan  pemerintah,  dan  peraturan
              presiden, yang sedang dirumuskan pemerintah, (den/aro)

              caption:

              DIALOG NASIONAL: Wali Kota Semarang Hendrar Priharisaat bertemu dengan Dewan Apeksi,
              kemarin.





























                                                           54
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60