Page 87 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2021

PEMERINTAH CARI SOLUSI PEMBIAYAAN PCR TEST DAN VAKSINASI BAGI
PEKERJA MIGRAN
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda, JAKARTA - Kewajiban PCR test dan
vaksinasi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) mendapat perhatian khusus dari Kepala
Staf Kepresidenan Moeldoko.

Moeldoko menegaskan, Pemerintah akan membuat kebijakan terkait biaya PCR Test dan
vaksinasi, sehingga tidak menjadi beban CPMI.

Hal itu disampaikan Moeldoko saat menggelar Rakor terkait PCR bersama Kementerian Tenaga
Kerja dan Kementerian Kesehatan di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (3/5/2021).

"Saya concern ke tenaga kerja, jangan membebani mereka. Jangan pula biaya PCR test maupun
vaksinasi jadi area permainan," kata Moeldoko.
Perhatian Moeldoko bukan tanpa sebab. PMI sudah sepatutnya mendapatkan perhatian dan
perlakuan istimewa dari negara.

Menurut Moeldoko, peran mereka terhadap pergerakan roda ekonomi bangsa sangat besar dan
signifikan. Bahkan, negara memperoleh cadangan devisa hingga Rp159,6 triliun pada 2020.

Ini mengindikasikan masa depan bangsa salah satunya berada pada diaspora tenaga kerja
Indonesia di luar negeri.

Tidak hanya itu, Moeldoko menegaskan, negara tidak hanya melihat PMI sebagai penggerak
sumbu ekonomi, namun juga sebagai etalase bangsa yang menjadi wajah dan
merepresentasikan Indonesia di dunia internasional.

"Oleh karena itu, sudah sewajarnya pemerintah menaruh perhatian sangat besar kepada PMI,
dan memberikan red carpet bagi mereka," jelas Moeldoko.

Pada pertengahan tahun 2020, Pemerintah secara resmi membuka kembali penempatan PMI
dalam masa adaptasi kebiasaan baru (new normal).

Itu semua dilakukan untuk mendukung percepatan pemulihan nasional serta memperhatikan
kebijakan beberapa negara penempatan yang sudah membuka tenaga kerja asing.

Salah satu yang sedang disiapkan adalah pengiriman 274 CPMI ke Jepang yang merupakan
bagian dari perjanjian Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).

Namun Moeldoko meminta, Kementerian/Lembaga terkait tidak hanya fokus pada pengiriman
CMPI ke Jepang saja.

"Jangan melihat case by case. Perlu ada kajian, sinkronisasi dan terobosan aturan di bidang
kesehatan dan perlindungan PMI. Anggaran juga perlu disiapkan sehingga bisa
mempertanggungjawabkannya ke BPK dan BPKP," ujar Moeldoko.

Pada pertemuan ini, perwakilan Kemenaker dan Kemenkes sepakat dengan arahan KSP
Moeldoko.

Seperti disampaikan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Bina Penta) Kemenaker
Suhartono.
Ia menjelaskan, tahun lalu Indonesia mengirimkan sebanyak 114 PMI Nurse dan careworker
batch ke-13 ke Jepang.

86