Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 JANUARI 2021
P. 24
POLISI GAGALKAN KEBERANGKATAN 20 TENAGA KERJA ILEGAL KE KALIMANTAN,
BERAWAL DARI LAPORAN POLWAN
Sebanyak 20 calon tenaga kerja asal Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara
Timur (NTT), ditangkap Polda NTT .
Mereka diamankan karena tak memiliki dokumen alias tenaga kerja ilegal .
"Ditreskrimum Polda NTT berhasil mencegah upaya keberangkatan 20 orang calon tenaga kerja
ilegal ke Kalimantan," ungkap Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Rishian Krisna Budhiaswanto
kepada Kompas.com di Mapolda NTT, Kamis (7/1/2020).
Menurut Krisna, hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang
(TPPO) di wilayah Provinsi NTT.
"Kami cegah keberangkatan 20 orang calon tenaga kerja ilegal ini, karena tidak sesuai dengan
prosedur untuk dipekerjakan sebagai tenaga kerja pada perusahaan kelapa sawit di Kalimantan,"
jelas Krisna.
Krisna memerinci 20 tenaga kerja ilegal tersebut, di antaranya YT (18), YA (21), AM (36), AT
(28), DYK (21), SB (25), 0B (30), NBK (41), LB (20), YH (36), AT(34), BDS (20), SN (37), CMR
(22), NT (18), MSBK (39), MNT (25), DS (24), PSF (33), dan YEM (21).
Puluhan calon kerja itu diamankan setelah polisi mendapat informasi dari seorang polwan.
"Awalnya kami mendapat informasi dari anggota Polwan Bripda Misela, kalau saudara laki-lakinya
CMR, yang berasal dari kabupaten TTS telah direkrut oleh YFF untuk dipekerjakan di perusahaan
perkebunan kelapa sawit PT KLS," ungkap Krisna.
Berkat informasi tersebut anggota Unit Jatanras Subdit 3 Ditreskrimum mengamankan YFF saat
membeli tiket kapal laut di Pitoby Tour and Travel Kuanino, Kota Kupang .
Setelah diinterogasi, diketahui 20 orang itu berada di sebuah rumah kost milik MFD di Kelurahan
sikumana, Kupang.
Anggota Subdit 3 dan Subdit 4 Ditreskrimum Polda NTT bersama saudara YFF sebagai perekrut
berangkat menuju rumah kos tersebut. Di sana, mereka mendapati 20 orang dan tiga anak kecil.
Puluhan tenaga kerja itu hendak diberangkatkan ke perusahaan perkebunan sawit, PT BEST. Hal
itu tak sesuai dengan keterangan perekrut yang akan mempekerjakan mereka di PT KLS.
Apalagi kata Krisna, perekrut tidak bisa menunjukkan surat tugas atau surat penunjukkan dari
perusahaan untuk merekrut tenaga kerja.
Perekrut juga tidak menunjukkan dokumen lain yang berkaitan dengan kontrak atau surat
perjanjian kerja antara 20 orang itu dengan pihak perusahaan.
"Atas kejadian tersebut, saat ini perekrut bersama 20 orang yang akan diberangkatkan tersebut
dibawa ke Kantor Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Ditreskrimum Polda NTT untuk dimintai
keterangan dan selanjutnya akan diambil tindakan hukum. Semoga dengan upaya pencegahan
ini tidak ada lagi korban TPPO dari masyarakat NTT,"ujar Krisna.
23
