Page 65 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JULI 2021

Ida menilai situasi penularan COVID-19 yang semakin meningkat berdampak pada dunia kerja,
baik yang melakukan WFH maupun yang bekerja di kantor. Sehingga dibutuhkan upaya untuk
meningkatkan daya tahan pekerja supaya bisa tetap produktif.

Ida meminta agar gubernur dapat mengimbau pengusaha agar dapat mengoptimalkan
pelaksanaan edaran nomor M/7/AS.02.02/V/2020 tentang Rencana Keberlangsungan Usaha
dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 dan Protokol Pencegahan Penularan COVID-19 di
Perusahaan yang telah diterbitkan sebelumnya.

"Kita minta agar mematuhi pelaksanaan pengetatan aktivitas sesuai dengan kebijakan PPKM
Darurat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (6/7/2021).
Dia pun mengajak seluruh pelaku usaha untuk sama-sama mendukung kebijakan program
vaksinasi COVID-19 pemerintah. Caranya dengan memfasilitasi pekerja untuk mendapatkan
vaksin COVID-19.

Selain itu, perusahaan juga diminta menyediakan masker dan perlengkapan kesehatan seperti
hand sanitizer, vitamin atau suplemen kesehatan lainnya secara rutin bagi pekerja. Serta
mengoptimalkan sarana kesehatan di perusahaan.

Tidak hanya itu, Ida pun mendorong efektivitas peran Panitia Pembina Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (P2K3) di perusahaan dalam menyusun dan melaksanakan langkah-langkah
strategis sebagai antisipasi apabila terjadi keadaan darurat.

"Bagi perusahaan yang belum memiliki P2K3 dapat membentuk Satgas Penanganan COVID-19.
P2K3 atau Satgas Penanganan COVID-19 dimaksud untuk berkoordinasi dengan Satgas
Penanganan COVID-19 pemerintah daerah setempat," tandasnya.

Seperti diketahui, PPKM Darurat telah diberlakukan pemerintah hingga 20 Juli 2021, menyusul
lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Salah satu cakupan pengetatan adalah seluruh pekerja
di sektor non-esensial harus melaksanakan bekerja dari rumah (work from home). Sementara
bagi pekerja sektor esensial dan kritikal dapat bekerja dari kantor dengan jumlah pekerja yang
dibatasi.

64