Page 97 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 01 APRIL 2021

Lebih dari itu, mudik juga dilarang bagi pegawai swasta dan juga seluruh masyarakat Indonesia.
Hal tersebut sekaligus untuk memaksimalkan manfaat dari pelaksanaan vaksinasi yang telah
dilakukan sejak beberapa waktu lalu.

"Mekanismenya untuk pergerakan orang dan barang pada masa Idul Fitri itu akan diatur oleh
kementerian/lembaga terkait dan untuk kegiatan keagamaan dalam rangka menyambut
Ramadan dan Idulfitri juga akan diatur oleh Kemenag (Kementerian Agama) berkonsultasi
dengan MUI (Majelis Ulama Indonesi) dan organisasi-organisasi keagamaan yang ada," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut juga diungkapkan bahwa terdapat pengecualian larangan mudik,
khususnya bagi pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas. Meskipun, untuk itu harus
disertai dengan syarat memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat minimal eselon 2
bagi ASN dan BUMN atau surat keterangan dari kepala desa bagi masyarakat yang memiliki
keperluan mendesak.

"Tentang urgensinya akan ditentukan oleh instansi dan perusahaan tempat dia bekerja.
Panduannya akan diatur oleh KemenpanRB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi), sedangkan untuk tanggung jawab perusahaan akan diatur oleh Kemnaker
(Kementerian Ketenagakerjaan), sedangkan yang di luar itu akan diatur oleh Kemendagri
(Kementerian Dalam Negeri)," tandas Muhadjir.

Sejalan dengan itu, Kemenhub juga tengah menyusun aturan pengendalian transportasi sebagai
tindak lanjut pelarangan mudik. Penyusunan aturan dilakukan melalui koordinasi intensif dengan
berbagai kementerian dan lembaga terkait khususnya Satgas Penanganan Covid 19,
Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah dan TNI/Polri.

"Kementerian Perhubungan mendukung pelarangan mudik yang didasari oleh pertimbangan
untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat
menteri. Sebagai tindak lanjutnya, saat ini kami tengah menyusun aturan pengendalian
transportasi yang melibatkan berbagai pihak," kata Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi
Senin (29/3/2021) lalu dalam keterangan resmi.
Dalam melakukan penyusunan aturan tersebut, Kemenhub juga merujuk pada hasil survei
persepsi masyarakat terhadap pergerakan perjalanan pada masa Idul Fitri yang dilaksanakan
pada bulan Maret 2021 secara online oleh Balitbang Kemenhub bekerja sama dengan Institut
Teknologi Bandung dan lembaga media.
Survei tersebut diikuti oleh 61.998 responden yang berprofesi sebagai karyawan swasta 25,9
persen sisanya PNS, mahasiswa, BUMN, wiraswasta, ibu rumah tangga dan lainnya. Berdasarkan
hasil survei tesebut, jika mudik dilarang, 89 persen masyarakat tidak akan mudik, 11 persennya
akan tetap melakukan mudik atau liburan.

Estimasi potensi jumlah pemudik saat ada larangan mudik secara nasional sebesar 27,6 juta
orang. Dengan tujuan daerah mudik paling banyak ialah Jawa Tengah 37 persen, Jawa Barat 23
persen dan Jawa Timur 14 persen.
Selain merujuk pada survey tersebut, Kemenhub juga meminta masukan dari berbagai pihak
termasuk pengamat transportasi, sosiolog dan stakeholders lainnya. Masukan ini akan menjadi
bahan pertimbangan dalam menyusun aturan terkait pengendalian transportasi maupun
sanksinya jika ada pelanggaran.
"Kementerian Perhubungan selalu berkomitmen untuk turut mencegah meluasnya pandemi
Covid 19 di seluruh Indonesia dengan menerbitkan peraturan dan Surat Edaran sebagai petunjuk
pelaksanaan pengendalian transportasi dan syarat perjalanan penumpang. Selain itu terus
melakukan pengawasan di lapangan bekerja sama dengan Satgas Covid 19, Kemenkes, Pemda
dan TNI Polri," tegasnya.
96