Page 181 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2021
P. 181
Judul Pemerintah pangkas cuti bersama 2021, dari 7 hari menjadi 2 hari
Nama Media kabarbisnis.com
Newstrend Libur dan Cuti Bersama 2021
Halaman/URL https://kabarbisnis.com/read/28104964/pemerintah-pangkas-cuti-
bersama-2021-dari-7-hari-menjadi-2-hari
Jurnalis kbc
Tanggal 2021-02-23 09:05:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia) Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) sebelumnya terdapat 7 hari cuti
bersama. Setelah dilakukan peninjauan kembali SKB, maka cuti bersama dikurangi dari semula
7 hari menjadi hanya tinggal 2 hari saja
negative - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Republik Indonesia) Jangan sampai terjadi penumpukan pada satu hari dan justru
akan berbahaya
positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia) Oleh karena itu, Pemerintah perlu meninjau kembali cuti bersama yang
berpotensi mendorong terjadinya arus pergerakan orang sehingga penularan meningkat
negative - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Republik Indonesia) Sekali lagi ditegaskan bahwa Tahun 2021 Cuti Bersama
dipotong 5 hari dari 7 hari yang ada
Ringkasan
Pemerintah memutuskan untuk mengubah waktu pelaksanaan cuti bersama tahun 2021, dari
sebelumnya 7 hari menjadi 2 hari. Hal itu diputuskan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri
Peninjauan SKB Cuti Bersama Tahun 2021 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dan dihadiri oleh
Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo, Menaker Ida Fauziyah, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi,
Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama Nizar Ali, Sekjen Kementerian Tenaga Kerja,
Asops Kapolri, dan Pejabat Eselon 1 Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.
180
