Page 322 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 322
Untuk itu, Ida meminta kepada para kepala daerah untuk memastikan perusahaan membayar
THR 2021 kepada pekerja sesuai peraturan perundang-undangan atau H-7 Idul Fitri.
"Perusahaan tidak membayar THR sanksinya berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan
usaha, penghentian sementara seluruh alat produksinya, kemudian pembekuan kegiatan usaha,"
tegas Ida.
Ida juga menyampaikan kemungkinan pelaku usaha tak mampu membayar Tunjangan Hari Raya
(THR). Ia bilang ada perusahaan yang tidak mampu membayar THR Lebaran tahun ini lantaran
masih terdampak COVID-19.
Kemenaker memberikan kelonggaran bagi pelaku usaha untuk menunda pembayaran THR
dengan melaporkan kinerja keuangan selama dua tahun secara berturut-turut. Selain itu, dengan
melakukan dialog antara pelaku usaha dan pekerja.
Meski demikian, Ida menegaskan pelaku usaha wajib melaporkan dokumen ketidakmampuan
membayar THR paling lambat H-1 lebaran. Artinya meski dapat pelonggaran, pengusaha tetap
wajib membayarkan THR kepada karyawannya.
"Sekali lagi ini tidak menghilangkan kewajiban membayar THR sesuai dengan besaran yang
ditentukan perundang-undangan," tegasnya.
321
