Page 347 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

Menaker menyebutkan pembentukan posko THR sebagai bentuk pemberian kepastian hukum
dan mengatasi jika ada keluhan ataupun konsultasi terkait pembayaran THR yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pengaduan pembayaran THR bisa dilakukan dengan mengunjungi langsung posko THR di dinas
ketenagakerjaan pada masing-masing daerah, melalui daring, maupun call center 1500 630.

Setelah mendapat laporan, lanjut Menaker, pengawas ketenagakerjaan akan melakukan
pengawasan THR berupa nota pemeriksaan hingga memberikan rekomendasi kepada gubernur
dan atau walikota setempat untuk pengenaan sanksi.

Sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian
sementara atau seluruh alat produksi hingga pembekuan usaha. Sedangkan sanksi maupun
denda sebesar 5 lima persen dari total THR yang harus dibayarkan perusahaan.

"Kita berharap teman-teman serikat pekerja maupun buruh, maupun teman pengusaha mau
pantau secara langsung posko THR secara periodik dan melihat bagaimana progres pembayaran
THR yang terlapor di posko ketenagakerjaan," ujar Menaker.

Ia menegaskan pemerintah telah memberikan banyak insentif kepada dunia usaha, sehingga
pengusaha diharapkan patuh dalam membayarkan THR.

"Harapannya adalah ada kepatuhan dari para pengusaha untuk membayar THR. Pemerintah
berharap sekali ini akan meningkatkan daya beli masyarakat yang pada akhirnya bisa mencapai
target pertumbuhan ekonomi kita," ujar Menaker.

Menaker juga telah menerbitkan aturan mengenai pemberian THR untuk Lebaran 2021 melalui
SE Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan
Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Berdasarkan SE tersebut, THR wajib dibayarkan
paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Sedangkan bagi perusahaan yang masih terdampak Covid-19 dan tidak mampu membayar THR
seperti waktu yang ditentukan, diminta untuk melakukan dialog secara kekeluargaan dan itikad
baik dan membuat kesepakatan secara tertulis dengan batas waktu pembayaran THR tersebut
dan diberi kelonggaran hingga H-1 Lebaran.

Saat ini, Kemenaker RI membuka posko pengaduan pembayaran THR di 34 provinsi Indonesia.
Ini sebagai bentuk pemberian kepastian hukum dan mengatasi jika ada keluhan ataupun
konsultasi terkait pembayaran THR yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(*).

346