Page 374 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

Menaker menyebutkan pembentukan posko THR sebagai bentuk pemberian kepastian hukum
dan mengatasi jika ada keluhan ataupun konsultasi terkait pembayaran THR yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pengaduan pembayaran THR bisa dilakukan dengan mengunjungi langsung posko THR di dinas
ketenagakerjaan pada masing-masing daerah, melalui daring, maupun call center 1500 630.

Sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian
sementarai atau seluruh alat produksi hingga pembekuan usaha. Sedangkan sanksi maupun
denda sebesar 5 lima persen dari total THR yang harus dibayarkan perusahaan.

"Kita berharap teman-teman serikat pekerja maupun buruh, maupun teman pengusaha mau
pantau secara langsung posko THR secara periodik dan melihat bagaimana progres pembayaran
THR yang terlapor di posko ketenagakerjaan," ujar Menaker.

Ia menegaskan pemerintah telah memberikan banyak insentif kepada dunia usaha, sehingga
pengusaha diharapkan patuh dalam membayarkan THR.

Menaker telah menerbitkan aturan mengenai pemberian THR untuk Lebaran 2021 melalui Surat
Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Berdasarkan SE tersebut, THR wajib
dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Sedangkan bagi perusahaan yang masih terdampak COVID-19 dan tidak mampu membayar THR
seperti waktu yang ditentukan, diminta untuk melakukan dialog secara kekeluargaan dan itikad
baik dan membuat kesepakatan secara tertulis dengan batas waktu pembayaran THR tersebut
dan diberi kelonggaran hingga H-1 Lebaran.

373