Page 95 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 95
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam diskusi daring di Jakarta, Senin
(26/4/2021).
Dilansir dari Antara, Menaker menyebutkan pembentukan posko THR sebagai bentuk pemberian
kepastian hukum dan mengatasi jika ada keluhan ataupun konsultasi terkait pembayaran THR
yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pengaduan pembayaran THR bisa dilakukan dengan mengunjungi langsung posko THR di dinas
ketenagakerjaan pada masing-masing daerah, melalui daring, maupun call center 1500 630.
Setelah mendapat laporan, lanjut Menaker, pengawas ketenagakerjaan akan melakukan
pengawasan THR berupa nota pemeriksaan hingga memberikan rekomendasi kepada gubernur
dan atau walikota setempat untuk pengenaan sanksi. Sanksi administratif berupa teguran
tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementarai atau seluruh alat produksi hingga
pembekuan usaha. Sedangkan sanksi maupun denda sebesar 5 lima persen dari total THR yang
harus dibayarkan perusahaan.
"Kita berharap teman-teman serikat pekerja maupun buruh, maupun teman pengusaha mau
pantau secara langsung posko THR secara periodik dan melihat bagaimana progres pembayaran
THR yang terlapor di posko ketenagakerjaan," ujar Menaker.
Ia menegaskan pemerintah telah memberikan banyak insentif kepada dunia usaha, sehingga
pengusaha diharapkan patuh dalam membayarkan THR.
"Harapannya adalah ada kepatuhan dari para pengusaha untuk membayar THR. Pemerintah
berharap sekali ini akan meningkatkan daya beli masyarakat yang pada akhirnya bisa mencapai
target pertumbuhan ekonomi kita," ujar Menaker.
Menaker telah menerbitkan aturan mengenai pemberian THR untuk Lebaran 2021 melalui Surat
Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Berdasarkan SE tersebut, THR wajib
dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.
Sedangkan bagi perusahaan yang masih terdampak COVID-19 dan tidak mampu membayar THR
seperti waktu yang ditentukan, diminta untuk melakukan dialog secara kekeluargaan dan itikad
baik dan membuat kesepakatan secara tertulis dengan batas waktu pembayaran THR tersebut
dan diberi kelonggaran hingga H-1 Lebaran.
94
