Page 352 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 OKTOBER 2021

MENTERI PANRB: PENATAAN KELEMBAGAAN JADI KUNCI PERLINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( PANRB ) Tjahjo Kumolo
menegaskan, penataan kelembagaan dapat menjadi salah satu jawaban untuk menghadapi
tantangan dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia ( PMI ).

Beragam tantangan yang masih dihadapi seperti silo sistem layanan dan pengelolaan data PMI
serta pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang belum secara merata menjangkau
wilayah kantong pekerja migran Indonesia.

"Beragam tantangan dalam implementasi pelindungan pekerja migran Indonesia dapat
diselesaikan dengan strategi penataan kelembagaan, integrasi proses bisnis antar
kementerian/lembaga dan instansi daerah, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik
(SPBE) terintegrasi, dan optimalisasi layanan terpadu satu atap," jelasnya dalam keterangan
tertulis, Jumat (8/10/2021).
Penataan kelembagaan pada masing-masing kementerian/lembaga dan instansi daerah perlu
dilakukan, utamanya review terhadap tugas dan fungsi dengan mendasarkan pada pembagian
peran di dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya.

Menurut Tjahjo, hal ini akan mencegah timbulnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar
lembaga yang bersama menaungi pekerja migran Indonesia. Optimalisasi pelindungan PMI perlu
dilaksanakan secara kolaboratif antar instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah.

"Pada level pemerintah pusat, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, dan
BP2MI mempunyai peran strategis dalam penanganan pelindungan pekerja migran," imbuh
Tjahjo.

Pada level pemerintah daerah, masing-masing pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota,
dan pemerintah desa perlu menyusun strategi dalam implementasi peran pelindungan PMI, salah
satunya dengan melaksanakan amanat Layanan Terpadu Satu Atap Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia.

Mantan Menteri Dalam Negeri ini lantas meminta implementasi amanat tersebut segera dilakukan
dengan cepat untuk menjamin penyelenggaraan layanan penempatan yang mudah, murah, dan
aman secara terintegrasi.

Pedoman dalam mendesain organisasi pekerja migran Indonesia yang responsif dan adaptif telah
dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran.

"Pelindungan PMI juga merupakan bagian penting dalam Nawacita Presiden. Hal tersebut
mengacu pada misi Presiden Pelindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman
pada Seluruh Warga. Dengan demikian, optimalisasi kelembagaan pelindungan Pekerja Migran
Indonesia apabila dilaksanakan secara maksimal, akan memberi dampak besar terhadap
pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden," jelasnya.

Tjahjo juga mencatat, sejumlah arah kebijakan di dalam UU Nomor 18/2017 sangat erat
kaitannya dengan bidang kelembagaan. Antara lain, kejelasan pembagian tugas Kementerian
Ketenagakerjaan selaku penyusun kebijakan dan BP2MI selaku pelaksana kebijakan, penguatan
peran pemerintah daerah pada level provinsi, kabupaten/kota, hingga desa untuk
bertanggungjawab dalam beragam upaya pelindungan pekerja migran Indonesia, dan
pelindungan pekerja migran Indonesia sebagai bagian dari penjaminan Hak Asasi Manusia
(HAM).

351