Page 5 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2021

Kadisnaker Surabaya Achmad Zaini membenarkan informasi tersebut. "Betul. Sudah ada 15
(perusahaan, Red) yang mengajukan penangguhan UMK," jelas Zaini kepada Jawa Pos kemarin
(20/1).

Zaini menolak menyebut nama-nama perusahaan itu. Dia hanya menyampaikan bahwa 15
korporasi tersebut berasal dari berbagai latar belakang. mulai bidang perdagangan dan jasa,
industri, properti, hingga lembaga pendidikan.

Menurut Zaini, banyak faktor yang memicu perusahaan mengajukan penangguhan pembayaran
UMK 2021. Mulai alasan sulitnya pemasaran hingga menyusutnya kapasitas produksi yang
berdampak pada pengurangan omzet. "Sudah kami tampung dan diteruskan ke provinsi
(Disnaker Provinsi jatim, Red)," tuturnya.

Dia menambahkan, keputusan disetujui atau tidak pengajuan penangguhan UMK sangat
bergantung pada Disnaker Provinsi Jatim. Disnaker kabupaten/kota tidak berhak memutuskan.
Pihaknya bersama dewan pengupahan kota hanya memberikan pertimbangan. "Apa pun hasilnya
nanti, kita serahkan ke provinsi," imbuh Zaini.

Terpisah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai lumrah adanya penangguhan
pembayaran UMK. Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo Jatim Tri Andi
Suprihartono mengatakan, penangguhan UMK adalah hal biasa dan wajaryang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. "Artinya, diperkenankan dengan syarat dan ketentuan yang
berlaku," papar Tri Andi.

Dia mengatakan, suatu perusahaan mengajukan penangguhan UMK karena ada masalah
manajemen keuangan. Perusahaan yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk membayar
penuh UMK kepada pekerja pada tahun berjalan. "Semua kembali ke kemampuan perusahaan.
Apalagi saat pandemi seperti ini," im-buhnya. (mar/c7/git)

RAMAI-RAMAI MINTA PENANGGUHAN

1. Sudah ada 15 perusahaan yang mengajukan penangguhan pembayaran UMK 2021.
2. Ada bidang perdagangan dan jasa, industri, properti, hingga lembaga pendidikan.
3. Pengajuan masuk ke Disnaker Kota Surabaya dan diteruskan ke Disnaker Provinsi Jatim
untuk diputuskan.
4. Penangguhan UMK dipicu keuangan perusahaan yang tidak memungkinkan untuk
membayar pekerja sesuai UMK.
5. Apindo mengklaim penangguhan UMK adalah wajar dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Surabaya

GRAFIS: REKY.'JAWA POS

4