Page 139 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2021
P. 139
ANCAM GELAR AKSI PENOLAKAN, WALI KOTA MAKASSAR: PERPANJANGAN PPKM
TUNGGU ARAHAN PEMERINTAH PUSAT
Makassar : Pemerintah kota Makassar hingga kini masih menunggu keputusan dari Pemerintah
Pusat terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di Kota Makassar
yang berakhir hari ini, Senin 2 Agustus 2021.
Menanggapi hal itu, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sulsel, Basri Abbas
menyarankan agar sebaiknya kebijakan tersebut dihentikan, sebab jika tidak maka buruh dan
pekerja akan melakukan aksi turun ke jalan.
"Suka tidak suka, kami akan fasilitasi untuk lakukan aksi penolakan karena daripada lapar, yah
tidak ada jalan lain yang diberikan pemerintah," kata Basri belum lama ini.
Dikatakan, kebijakan PPKM level 4 yang berlaku sejak 26 Juli hingga 2 Agustus 2021 ini, sangat
berdampak pada perekonomian para buruh dan pekerja khususnya pekerja harian.
"Sangat berdampak apalagi yang pekerja harian kalau mereka diberhentikan dari perusahaan,
penghasilan hariannya juga pasti kurang. Termasuk pekerja di bidang transportasi, itu juga
sangat berdampak," bebernya.
Oleh karena itu, pihaknya berharap PPKM level 4 tidak diperpanjang dan cukup memberikan
kepercayaan kepada masyarakat untuk menerapkan prokes sembari tetap bekerja.
"Kita sebenarnya mendukung pemerintah kota tapi kalau menyangkut soal perut susah juga.
Intinya hentikan ini PPKM level 4," tegasnya.
Sementara, Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto mengatakan belum ada
keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait perpanjangan PPKM.
Danny menyebut apabila PPKM diperpanjang maka yang diperlukan cukup mendisiplinkan
masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan sesuai aturan yang berlaku.
"Pertama evaluasi. Kedua kita tunggu arahan dari pusat," kata Danny saat ditemui di Dermaga
Pelabuhan Makassar, Senin (2/8/2021).
Saat ini, lanjut Danny, angka kasus Covid-19 di Makassar bersifat fluktuatif sehingga yang perlu
ditekankan adalah penerapan protokol kesehatan yang ketat.
138
