Page 20 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2021
P. 20
Judul Syarat dan Cara Mendapatkan Bantuan Subsidi Upah dari Pemerintah
Nama Media Investor Daily
Newstrend BLT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL Pg11
Jurnalis *
Tanggal 2021-08-03 04:54:00
Ukuran 260x168mmk
Warna Warna
AD Value Rp 80.080.000
News Value Rp 400.400.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Johnny G. Plate (Menteri Komunikasi dan Informatika) Pemerintah mengeluarkan
kebijakan BSU ini juga untuk mencegah pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan
pekerjanya dan membantu pekerja yang dirumahkan atau berkurang penghasilannya karena
pembatasan jam kerja. Selain itu, diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan menjaga
tingkat kesejahteraan pekerja/buruh
positive - Johnny G. Plate (Menteri Komunikasi dan Informatika) Sejalan dengan tujuan utama
penyaluran BSU, pemerintah juga berharap pengusaha memelihara dialog secara bipatrit dengan
pekerja/buruhnya, untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Dengan demikian,
kelangsungan berusaha pengusaha dapat terjaga, dengan tetap memperhatikan
keberlangsungan hidup pekerja/buruh di masa pandemi
Ringkasan
Dalam rangka mendukung bergulirnya perekonomian rakyat semasa PPKM, Pemerintah
memastikan akan menyalurkan kembali Bantuan Subsidi Upah (BSU). Pemerintah berharap
bantuan untuk pekerja/buruh senilai Rp 1 juta per orang ini dapat meringankan beban ekonomi
para pekerja, juga perusahaan yang sedang mengalami kesulitan. Pemerintah menyiapkan
anggaran sebesar Rp 8,8 triliun BSU untuk disalurkan kepada calon penerima BSU.
SYARAT DAN CARA MENDAPATKAN BANTUAN SUBSIDI UPAH DARI PEMERINTAH
Dalam rangka mendukung bergulirnya perekonomian rakyat semasa PPKM, Pemerintah
memastikan akan menyalurkan kembali Bantuan Subsidi Upah (BSU). Pemerintah berharap
bantuan untuk pekerja/buruh senilai Rp 1 juta per orang ini dapat meringankan beban ekonomi
para pekerja, juga perusahaan yang sedang mengalami kesulitan. Pemerintah menyiapkan
anggaran sebesar Rp 8,8 triliun BSU untuk disalurkan kepada calon penerima BSU.
"Pemerintah mengeluarkan kebijakan BSU ini juga untuk mencegah pengusaha memutuskan
hubungan kerja dengan pekerjanya dan membantu pekerja yang dirumahkan atau berkurang
19
