Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2021
P. 73
"Pemerintah mengefluarkan kebijakan BSU ini juga untuk mencegah pengusaha memutuskan
hubungan kerja dengan pekerjanya dan membantu pekerja yang dirumahkan atau berkurang
penghasilannya karena pembatasan jam kerja. Selain itu, diharapkan mampu meningkatkan
daya beli dan menjaga tingkat kesejahteraan pekerja/buruh," papar Menteri Komunikasi dan
Informatika Johnny G. Plate mengenai manfaat penyaluran BSU.
Pekerja/buruh yang telah memenuhi syarat akan menerima BSU senilai Rp 500.000 per bulan,
berlaku untuk dua bulan dan akan disalurkan sekaligus. Adapun syarat penerima BSU menurut
Pasal 3 Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 adalah sebagai berikut : 1. Warga Negara Indonesia
2. Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juni 2021 3. Mempunyai gaji paling banyak
sebesar Rp 3.500.000 per bulan 4. Bekerja di wilayah PPKM level 3 dan level 4 yang ditetapkan
oleh pemerintah.
5. Diutamakan bekerja pada sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri
Mengenai persyaratan jumlah gaji, terdapat ketentuan tambahan bagi pekerja/buruh yang
bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp3,5
juta. Persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum provinsi atau
kabupaten/kota, yang dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh. Sebagai contoh, upah
minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp 4.798.312 dibulatkan menjadi Rp 4.800.000. Dengan
demikian, persyaratan gaji maksimal pekerja di Kabupaten Karawang yang berhak menerima
BSU adalah Rp 4,8 juta.
Terkait gaji minimal, lebih lanjut dalam Pasal 3A dijelaskan pula bahwa gaji yang dimaksudkan
terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap.
Untuk mencegah tumpang tindih penerima bantuan, penerima BSU juga diprioritaskan bagi
pekerja yang belum menerima program Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH), dan
bantuan produktif usaha mikro (BPUM).
Dari BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah telah menerima 1 juta data calon penerima, dari 8,73
juta pekerja/buruh yang diproyeksikan akan menerima BSU, Jumat (30/7/2021). Data calon
penerima bantuan bersumber dari data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Data tersebut telah
mendapatkan verifikasi dan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai kriteria dan persyaratan
yang ditentukan oleh Permen Nomor 16 Tahun 2021. Nantinya, data 1 juta calon penerima BSU
tersebut juga akan dicek dan di oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan
kesesuaian format data, dan menghindari duplikasi data.
Data penerima bantuan diambil dari data BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 30 Juni 2021,
sehingga hanya peserta yang telah terdaftar hingga waktu tersebut dan memenuhi syarat saja
yang berhak menerima BSU. Bagi pekerja/buruh yang merasa memenuhi syarat namun ragu
apakah telah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, dapat mengecek melalui website dan
apabila mengalami kesulitan saat login, dapat menghubungi Call Center BPJS Ketenagakerjaan
1500910.
Pemerintah juga menegaskan, bahwa sebagai upaya percepatan penyaluran serta meminimalisir
penyelewengan penyaluran bantuan, BSU akan didistribusikan langsung ke rekening bank
penerima bantuan, pada bulan Agustus.
Para penerima BSU yang memiliki langsung dapat mengecek di gawainya, atau bisa melalui ATM
dan ke kantor cabang bank penyalur. Adapun bank penyalur BSU adalah bank milik negara yang
terhimpun dalam HIMBARA, yaitu Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BTN. Khusus
untuk penyaluran dana bantuan kepada pekerja/buruh penerima bantuan di Provinsi Aceh,
menggunakan Bank Syariah Indonesia (BSI) Kemudian, Menteri Johnny mengimbau kepada
perusahan dengan tempat kerja atau pabrik yang masih memberlakukan WFO, agar terus
72
