Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JUNI 2021

KEMNAKER PASTIKAN PANDEMI TAK GANGGU LAYANAN ONLINE UNTUK DUNIA
USAHA DAN PEKERJA
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan layanan pengesahan perusahaan (PP)
dan pendaftaran perjanjian kerja bersama (PKB) secara online yang dikenal dengan e-PP dan e-
PKB dipastikan tetap akan berlanjut di masa pandemi. Di tengah pandemi, pelayanan lebih cepat
dan praktis melalui sistem aplikasi e-PP dan e-PKB memang sebuha keharusan.

“Layanan ini harus terintegrasi dengan sistem informasi ketenagakerjaan (sisnaker) agar
pendataan bisa terintegrasi dalam pelayanan satu atap satu pintu,“ ujar Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah, di Jakarta, Selasa (29/6/2021).
Ida menjelaskan, manfaat PP atau PKB bagi pekerja dan pengusaha, yakni memastikan adanya
pengaturan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, adanya pengaturan tata tertib yang
berlaku di perusahaan, serta adanya pedoman bagi pengusaha dan pekerja dalam melaksanakan
hubungan kerja dan hubungan kerja antar-pekerja.
“Manfaat lain PP dan PKB yakni sebagai sarana peningkatan kesejahteraan pekerja buruh dan
keluarganya, serta instrumen dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan
mewujudkan ketenangan bekerja dan kelangsungan usaha,“ ujarnya.

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggora Putri mengatakan, dalam rangka mewujudkan
kondisi hubungan industrial yang kondusif di perusahaan sesuai Pasal 108 hingga Pasal 135 UU
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka hak dan kewajiban pengusaha dan
pekerja serta syarat- syarat kerja harus dituangkan dalam PP atau PKB.
“Fungsi PP atau PKB adalah sebagai aturan atau syarat-syarat kerja yang berlaku di perusahaan.
PP dan PKB tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau
minimal sama dengan peraturan perundang-undangan,“ kata Putri.

Putri menegaskan, PP merupakan hal wajib bagi setiap perusahaan yang mempekerjakan pekerja
10 orang atau lebih. Sedangkan PKB, wajib bagi setiap perusahaan yang telah memiliki PP atau
telah terbentuk serikat pekerja/serikat buruh yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan
perundang-undangan.

Menurut Putri, pengesahan PP atau pendaftaran PKB selama ini dilakukan secara manual oleh
perusahaan, yaitu melaui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di tingkat kabupaten/kota,
provinsi, atau kementrian, sesuai dengan lingkup operasional perusahaannya. Namun sejak 19
November 2020 lalu, Kemnaker telah meluncurkan pelayanan pengesahan PP dan pendaftaran
PKB secara online yang dikenal dengan e-PP dan e-PKB.

Putri mengatakan, pengesahan PP atau pendaftaran PKB untuk perusahaan yang lingkup
perusahaannya kabupaten/kota, maka pengesahan atau pendaftarannya oleh kepala dinas di
SKPD di bidang Ketenagakerjaan kabupaten/kota. Sedangkan bagi perusahaan yang lingkup
perusahannya lintas kabupaten/kota, pengesahan atau pendaftarannya oleh kepada kepala dinas
SKPD bidang ketenagakerjaan provinsi.

45