Page 65 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 JULI 2021
P. 65
Ringkasan
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, Rabu
(30/6) menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Nota
ini tentang Sinergi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Dunia Usaha.
Bertepatan dengan Musyawarah Nasional (Munas) VIII Kadin Indonesia, Menteri Bintang
mengapresiasi Kadin Indonesia yang terus memperkuat komitmen untuk mendukung pemerintah
dalam melakukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
KEMEN PPPA DAN KADIN KERJA SAMA DORONG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DI DUNIA USAHA
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, Rabu
(30/6) menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Nota
ini tentang Sinergi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Dunia Usaha.
Bertepatan dengan Musyawarah Nasional (Munas) VIII Kadin Indonesia, Menteri Bintang
mengapresiasi Kadin Indonesia yang terus memperkuat komitmen untuk mendukung pemerintah
dalam melakukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
"Saya mengapresiasi upaya dan komitmen Kadin Indonesia dalam mendukung pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak. Saya berharap melalui penandatanganan Nota
Kesepahaman ini, kerja sama yang terjalin antara Kemen PPPA dan Kadin Indonesia menjadi
semakin kuat dan terarah. Kesepakatan ini juga tidak hanya dipandang sebagai dokumen
semata, tetapi juga harus menjadi tanggung jawab dan komitmen bersama untuk
memberdayakan serta melindungi perempuan dan anak di seluruh Indonesia," ujar Menteri
Bintang pada Acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dan Kadin
Indonesia yang diselenggarakan secara online, dan offline di Kendari, Sulawesi Tenggara.
Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas perempuan
pelaku usaha di bidang ekonomi, sosial, dan hukum, serta pemenuhan hak anak. Menteri Bintang
menambahkan kerja sama ini merupakan kekuatan berharga bagi percepatan pencapaian isu-
isu prioritas pembangunan PPPA, khususnya pada isu terkait kewirausahaan perempuan, serta
penurunan pekerja anak.
"Untuk mencapai isu-isu prioritas PPPA, Kemen PPPA tidak dapat bekerja sendiri. Dibutuhkan
sinergi yang kuat antar pilar-pilar pembangunan, baik dari sektor pemerintah, dunia usaha dan
profesi, media, lembaga masyarakat, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan
seluruh masyarakat. Berbagai intervensi harus dilakukan dari berbagai sisi, sehingga seluruh
lubang ketimpangan yang masih terbuka dapat kita tutup secara kolektif," tambah Menteri
Bintang.
Adapun ruang lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilakukan antara lain: 1) penguatan
kapasitas dan promosi bagi perempuan pelaku usaha; 2) peningkatan perlindungan hak
perempuan serta pencegahan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja;
3) pencegahan pekerja anak; dan 4) peningkatan pelaksanaan Corporate Social Responsibility
(CSR) untuk peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak.
"Diskriminasi tenaga kerja dapat menghambat partisipasi perempuan di bidang ekonomi. Masih
banyak tenaga kerja perempuan yang diperlakukan secara tidak adil, mengalami pelecehan, dan
sebagainya. Diperlukan upaya dan kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan yang
64
