Page 174 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2021
P. 174
DOKUMEN PRIBADI DITAHAN PERUSAHAAN, PEKERJA MIGRAN INDONESIA DESAK
PEMERINTAH TEGAS
Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (Kabar Bumi) mendesak pemerintah untuk menindak
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang menahan dokumen pribadi para
pekerja di luar negeri. Ketua Kabar Bumi, Karsiwen menegaskan penahanan dokumen pribadi,
dokumen hukum, dan dokumen kependudukan adalah pelanggaran hukum.
"Penahanan dokumen identitas pribadi, kependudukan dan ketenagakerjaan adalah pelanggaran
atas perlindungan pribadi PMI dan anggota keluarganya," kata Karwisen dalam jumpa pers, Rabu
(15/12/2021).
"73 persen PMI yang mengalami penahanan dokumen adalah perempuan yang bekerja sebagai
PRT (pekerja rumah tangga)," kata dia.
Karwisen menuturkan, para pemberi kerja seringkali menahan KTP, Akta Kelahiran, Kartu
Keluarga, Ijazah, Paspor, hingga Surat Tanah dengan dalih jaminan kontrak kerja. Namun ketika
selesai masa kerja, dokumen-dokumen itu tetap ditahan atau bahkan hilang karena pemberi
kerja tidak menyimpan dokumen para pekerja dengan baik.
Dampak dari penahanan dokumen ini antara lain; PMI tidak bisa melanjutkan pendidikan ke
jenjang yang lebih tinggi, kesulitan melamar pekerjaan, tidak dapat mendapatkan program
pemerintah seperti bantuan sosial, hingga tidak bisa membuat sertifikat tanah.
"Banyak dari mereka yang tidak tahu bahwa penahanan dokumen itu melanggar hukum, ini terus
berulang dan ada impunitas terhadap pelaku," ungkapnya.
PMI juga menandatangani syarat penahanan dokumen ini dalam situasi terpaksa, tidak ada
kesepakatan di awal kalau mendaftar kerja harus menyerahkan dokumen tersebut.
"Mereka tidak diberi pilihan," tegas Karsiwen.
Kabar Bumi mendesak pemerintah untuk hadir membela para penyumbang defisa negara ini,
sebab kerap kali PMI harus bermasalah dengan pemberi kerja terkait masalah ini.
"Jalur yang dipakai untuk penyelesaian kasus biasanya mediasi, namun PMI dan keluarganya
harus bertarung sendiri dengan PPPMI saat mengambil dokumen," jelasnya.
Pemerintah juga harus konsisten melaksanakan konvensi PBB tentang perlindungan hak seluruh
pekerja migran dan keluarganya yang telah diratifikasi melalui UU nomor 6 tahun 2012.
Sekaligus mengimplementasikan UU 18/2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia
yang menjamin pekerja migran untuk memegang identitas dan dokumen hak hukum mereka.
Terakhir, pemerintah didesak menyediakan mekanisme penyelesaian kasus dan ganti rugi untuk
masalah penahanan dokumen sekaligus mengambil upaya konkret atau nyata mencegah
terulangnya penahanan dokumen dan memberikan efek jera bagi para pelaku.
173
