Page 241 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2021
P. 241
PENYALURAN PERLUASAN BSU KEPADA 1,7 JUTA PEKERJA RAMPUNG SEBELUM
TAHUN BARU
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan 1,7 juta penerima perluasan bantuan
subsidi upah (BSU) telah menerima haknya sebelum tahun baru nanti. Surya Lukita Warman,
Sesditjen PHI dan Jamsos Kemnaker mengatakan, perluasan penerima BSU tahun ini tertuang
dalam Permenaker No 21 tahun 2021.
Kebijakan perluasan penerima BSU ini, diputuskan lantaran adanya sisa anggaran dan setelah
melakukan koordinasi dengan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Kementerian
Keuangan untuk memperluas cakupan penerima program BSU.
Adapun sisa anggaran BSU tersebut sebesar Rp 1,7 triliun dan akan menyasar 1.791.477 pekerja.
Satu bulan berjalan, Surya mengungkapkan, sekitar 989.000 orang di delapan provinsi telah
menerima bantuan ini.
"Mudah-mudahan target kami di akhir tahun ini sebelum tahun baru 1,7 juta orang untuk
perluasan BSU bisa terpenuhi semua," kata Surya dalam Dialog Produktif Rabu, Rabu (15/12).
Di sisa waktu sebelum akhir tahun ini, Kemnaker bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan
Himbara aktif melakukan pembukaan rekening bagi penerima BSU yang belum memiliki rekening
di bank anggota Himbara.
"Jadi apabila data itu sudah sampai dikirimkan oleh BPJS Ketenagakerjaan itu kalau udah sampai,
dananya kami akan langsung salurkan. Tiap minggu BPJS Ketenagakerjaan ini kirimkan 300.000
data, maka diharapkan 20 Desember ini sudah selesai semua," kata Surya.
Lantaran BSU merupakan bantuan bersifat jangka pendek untuk menyikapi kondisi darurat akibat
pandemi, maka diperkirakan tahun depan tidak akan diperpanjang. Hal tersebut dengan asumsi
kondisi perekonomian telah pulih dari dampak pandemi Covid-19.
"Inikan jangka pendek ya sifatnya darurat. Harapan kami memang tahun depan jangan ada lagi,
sebab kalau ada BSU ini artinya perekonomian lagi ada gejolak krisis. Makanya harapan kami
jangan ada lagi BSU," ujarnya.
Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan program jaminan sosial ketenagakerjaan lainnya
yang bersifat jangka panjang, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).
Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban mengatakan,
dengan adanya BSU cukup membantu pekerja/buruh yang terdampak dari adanya pandemi
Covid-19 terutama saat penerapan PPKM darurat beberapa waktu lalu.
Namun, Elly mengingatkan, selain bantuan kepada pekerja/buruh formal yang terdaftar BPJS
Ketenagakerjaan, pemerintah perlu juga memperhatikan bantuan bagi para pekerja baik migran
atau domestik dari sektor informal yang terdampak adanya pandemi.
"Lalu bagaimana mereka yang tidak terdaftar BPJS atau mereka ini pekerja informal. Pada
pandemi awal banyak bantuan disalurkan pemerintah misalnya ada sembako. Tapi melihat buruh
formal mendapatkan BSU wajar ada kecemburuan. Jadi kalau bisa ke depan pemerintah juga
memang harus melihat itu juga sebagai pihak-pihak yang perlu dibantu," ujar Elly.
240
