Page 292 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2021

perusahaan. Di mana pembayaran tunjangan diwajibkan penuh dan tidak ada penundaan. Ia
meyakini, dampak pandemi Covid-19 yang tengah berjalan dua tahun sudah menguras finansial
perusahaan dan industri untuk mampu bertahan. “Kita akan koordinasi dengan Dinas Tenaga
Kerja (Disnaker) apabila ada perusahaan yang memang perlu pembahasan lanjut tentang
pembayaran THR kepada pekerjanya.

KADIN BELUM TERIMA ADUAN PEMBAYARAN THR

Kamar Dagang Industri (Kadin) Kabupaten Tangerang belum menerima adanya pengaduan
pembayaran tunjangan hari raya (THR) dari perusahaan. Namun, pengurus dan anggota siap
menerima adanya keluhan perusahaan tentang tunjangan lebaran dan bakal menjembatani
persoalan tersebut dengan pemerintah daerah. Ketua Kadin Kabupaten Tangerang Arbani
mengatakan, sudah mensosialisasikan aturan pembayaran tunjangan lebaran kepada
perusahaan.
Di mana pembayaran tunjangan diwajibkan penuh dan tidak ada penundaan. Ia meyakini,
dampak pandemi Covid-19 yang tengah berjalan dua tahun sudah menguras finansial
perusahaan dan industri untuk mampu bertahan. “Kita akan koordinasi dengan Dinas Tenaga
Kerja (Disnaker) apabila ada perusahaan yang memang perlu pembahasan lanjut tentang
pembayaran THR kepada pekerjanya. Sudah kami sosialisasikan kepada anggota kami aturan
tentang THR termasuk surat edaran dari Pemkab Tangerang,” katanya kepada Tangerang
Ekspres saat dihubungi, Rabu (28/4).

Sebelumnya diberitakan, THR wajib dibayar tunai bagi pekerja maupun buruh oleh perusahaan.
Hal tersebut berdasarkan surat edaran menteri ketenagakerjaan (Menaker) Nomor M/6/HK.04/
IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja atau Buruh
di Perusahaan. Surat edaran tersebut ditandatangani pada 12 April ditujukan kepada para
gubernur di seluruh Indonesia.

Bunyinya, pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh
pengusaha kepada buruh. Di mana pemberian THR keagamaan merupakan upaya untuk
memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.
Tujuannya pemberian tunjangan hari keagamaan dapat menstimulus konsumsi masyarakat yang
mendorong pertumbuhan ekonomi.
Adapun, rujukan payung hukum surat edaran yakni, peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun
2021 tentang pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Di mana perusahaan membayar tunjangan dilakukan paling lama 7 hari sebelum lebaran.
Menurut Kepala Seksi Pengendalian Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang Hudni
mengatakan, belum ada peng ajuan penangguhan atau keberatan dari perusahaan untuk
pembayaran tunjangan hari raya.
Ia menuturkan, apabila ada keberatan perusahaan dapat dilaporkan kepada pemerintah daerah.
“Untuk fungsi pengawasan tunjangan hari raya kita berkoordinasi dengan dinas provinsi. Karena
sekarang fungsi pengawasan ada di provinsi. Tunjangan lebaran harus dibayar penuh dan tidak
dicicil sesuai dengan peraturan pemerintah,” katanya kepada Tangerang Ekspres saat dimintai
keterangan.

Sementara, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Tangerang
Ahmad Supriadi mengatakan, belum ada mediasi ataupun pengajuan keberatan pembayaran
THR kepada serikat pekerja mau pun buruh.

291