Page 165 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 MEI 2021

Fungsi K3

1. Fungsi K3 adalah sebagai pedoman dalam mengidentifikasi serta menilai risiko dan bahaya
terhadap keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja.

2. Fungsi K3 adalah sebagai referensi dalam memberikan saran tentang perencanaan, proses
pengorganisasian, desain tempat kerja, dan implementasi pekerjaan.

3. Fungsi K3 adalah sebagai pedoman dalam memantau keselamatan dan kesehatan para
pekerja di lingkungan kerja.
4. Fungsi K3 adalah sebagai dasar dalam memberikan saran tentang informasi, pendidikan, dan
pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja serta alat pelindung kerja.

5. Fungsi K3 adalah sebagai pedoman dalam menciptakan desain, metode, prosedur, dan
program pengendalian bahaya.

6. Fungsi K3 adalah sebagai referensi dalam mengukur efektivitas langkah-langkah dan program
pengendalian bahaya.

7. Fungsi K3 adalah sebagai alat dalam mengelola pertolongan pertama pada kecelakaan dan
tindakan darurat lainnya.

Perhatian dunia internasional terhadap keselamatan dan kesehatan kerja semakin tinggi sejak
lahirnya Occupational and Safety Management Systems atau sering disingkat dengan OHSAS
18001: 1999 diterbitkan oleh British Standard International (BSI) dan badan-badan sertifikasi
dunia yang berisi standar manajemen K3.

Indonesia pun memiliki perhatian serius terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini
dibuktikan dengan diterbitkannya beberapa aturan yang terkait dengan keselamatan dan
kesehatan kerja. K3 yang berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan di
Indonesia diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintahan sebagai berikut: Undang-
Undang Terkait K3

1. Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

2. Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

3. Undang Undang Dasar 1945 pasal 5, 20 dan 27.

4. Undang-Undang No 23/1992 tentang Kesehatan.

5. Undang-Undang No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah Terkait K3

1. Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan
dan Peredaran Pestisida.

2. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan
Kerja di Bidang Pertambangan.

3. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 1979 tentang keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan
Pengolahan Minyak dan Gas Bumi.

4. Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan
dan Kesehatan Kerja.

164