Page 282 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 MEI 2021
P. 282
Judul Kemnaker Sudah Memproses 38,6 Persen Aduan soal THR 2021
Nama Media inionline.id
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://inionline.id/2021/05/kemnaker-sudah-memproses-386-persen-
aduan-soal-thr-2021/
Jurnalis adminonline
Tanggal 2021-05-19 08:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sebanyak 444 dari 1.150 aduan yang diterima
Posko THR 2021, sudah dikirim ke daerah untuk diatensi Disnaker di 21 provinsi. Sisanya masih
terus kita periksa kelengkapan datanya
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dari pengaduan tersebut, Kemnaker telah
melakukan berbagai langkah, mulai dari tahap memverifikasi, validasi data dan informasi, dan
dilanjutkan berkoordinasi dengan Disnaker daerah dan instansi terkait. Langkah berikutnya
menurunkan tim pengawas ketenagakerjaan, dan merumuskan rekomendasi sanksi terhadap
ketidakpatuhan
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan sebanyak 444 aduan atau 38,6 persen
dari total 1.150 pengaduan soal pembayaran tunjangan hari raya (THR) yang masuk ke posko
kementerian sudah diproses dan diteruskan ke Dinas Ketenagakerjaan di 21 provinsi untuk
ditindaklanjuti. "Sebanyak 444 dari 1.150 aduan yang diterima Posko THR 2021, sudah dikirim
ke daerah untuk diatensi Disnaker di 21 provinsi. Sisanya masih terus kita periksa kelengkapan
datanya," ujar Ida dalam keterangan resmi, Selasa (18/5).
KEMNAKER SUDAH MEMPROSES 38,6 PERSEN ADUAN SOAL THR 2021
Inionline.id - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan sebanyak 444 aduan atau
38,6 persen dari total 1.150 pengaduan soal pembayaran tunjangan hari raya (THR) yang masuk
ke posko kementerian sudah diproses dan diteruskan ke Dinas Ketenagakerjaan di 21 provinsi
untuk ditindaklanjuti.
"Sebanyak 444 dari 1.150 aduan yang diterima Posko THR 2021, sudah dikirim ke daerah untuk
diatensi Disnaker di 21 provinsi. Sisanya masih terus kita periksa kelengkapan datanya," ujar Ida
dalam keterangan resmi, Selasa (18/5).
281
