Page 298 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 MEI 2021

KEMENAKER: MORATORIUM IZIN TKA MASIH BERLAKU

JAKARTA-Kedatangan ratusan tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok ke Indonesia baru-baru
ini terus mendapat kecaman. Apalagi, bertepatan dengan kebijakan larangan mudik di dalam
negeri. Ketegasan pemerintah pun dipertanyakan.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, kedatangan para
TKA ini telah mencederai hati para buruh yang terpaksa tidak mudik. Belum lagi, mereka yang
belum menerima tunjangan hari raya (THR) dan ter-PHK akibat pandemi Covid-19. "Ini adalah
sebuah ironi yang menyakitkan dan mencederai rasa keadilan. Apalagi terjadi di saat jutaan
pemudik yang menggunakan motor, bisa dipastikan mereka adalah buruh diadang di perbatasan-
perbatasan kota," ungkapnya, kemarin (18/5).

Ia menegaskan KSPI dan buruh Indonesia menolak masuknya TKA asal Tiongkok yang bisa jadi
unskill workers atau buruh kasar tersebut. Ia menilai, para TKA ini seolah kebal hukum akibat
berlakunya UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. Khususnya aturan yang mengatur bahwa
buruh kasar masuk ke Indonesia tidak perlu lagi izin tertulis dari Menteri Ketenagakerjaan. Hal
ini tentu bisa berakibat fatal karena mengancam lapangan pekerjaan pekerja lokal. Padahal saat
ini, rakyat Indonesia justru lebih membutuhkan pekerjaan, karena banyak yang ter-PHK akibat
pandemi.

"Tadinya TKA yang masuk ke Indonesia harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri Tenaga
Kerja. Tapi saat ini cukup si perusahaan pengguna TKA melaporkan rencana kedatangan TKA
tersebut (RPTKA)" keluhnya.

Terpisah, Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Chairul Fadhly
Harahap menjelaskan, sampai saat ini kebijakan proses pelayanan untuk permohonan baru
penggunaan TKA masih sama. Yakni dihentikan sementara. Hal ini berdasarkan Surat Edaran
Nomor M/3/HK.04/ 11/2021 tentang Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Upaya
Pencegahan Masuknya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Namun, hal ini dikecualikan bagi TKA yang bekerja pada Proyek Strategis Nasional (PSN) dan
objek vital strategis/ nasional. Itu pun harus berdasarkan pertimbangan atau izin khusus tertulis
dari kementerian/lembaga terkait sepanjang mengikuti ketentuan protokol kesehatan.

"Pemerintah tetap berjuang melawan pandemi Covid-19. Namun ekonomi tetap berjalan lewat
proyek-proyek strategis nasional, selama membawa kemanfaatan yang luas," katanya.

Menurut dia, proyek tersebut pun hanya melibatkan sedikit TKA untuk proses alih teknologi.
Lebih banyak keterserapan pekerja domestik. Selain itu, TKA didatangkan investor sesuai izin
serta ketentuan/prosedur protokol kesehatan. Chairul memastikan, pemerintah tetap melakukan
pengendalian terhadap penggunaan TKA di Indonesia. Salah satu bentuk pengendaliannya
adalah penggunaan TKA tetap mengacu pada jabatan tertentu yang dapat diduduki TKA serta
kewajiban lainnya yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan serta dibatasi waktu
tertentu.
"Jumlah TKA dipastikan tidak akan melebihi pekerja Indonesia dalam suatu perusahaan.
Pemerintah dalam memberikan izin penggunaan TKA tetap memperhatikan penggunaan tenaga
kerja lokal," paparnya.

Keberadaan dan kebutuhan TKA di Indonesia saat ini, kata Chairul, sebagian besar diperlukan
dalam rangka investasi penanaman modal asing untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan
perluasan kesempatan kerja. Serta, percepatan pembangunan infrastruktur nasional. Itu pun
akan dilakukan pengawasan untuk memastikan para TKA yang bisa bekerja di Indonesia hanya
pekerja asing yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan. Mereka juga wajib memenuhi
persyaratan dan proses perizinan yang berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan.(mia)
297