Page 324 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 MEI 2021
P. 324
KARO HUMAS KEMNAKER : MORATORIUM IZIN TKA MASIH BERLAKU
Jakarta - Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Chairul Fadhly Harahap menjelaskan
sampai saat ini proses pelayanan untuk permohonan baru penggunaan Tenaga Kerja Asing masih
tetap dihentikan sementara. Namun hal ini dikecualikan bagi TKA yang bekerja pada Proyek
Strategis Nasional (PSN) dan obyek vital strategis/nasional "Berdasarkan Surat Edaran Nomor
M/3/HK.04/II/2021 tentang Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Upaya
Pencegahan masuknya Corona Virus Disease 2019 (covid-19), maka untuk sementara proses
pelayanan penggunaan TKA untuk permohonan baru masih dihentikan," kata Karo Humas
Chairul dalam keterangan pers di Jakarta pada Selasa (18/5/2021).
Chairul menjelaskan penghentian sementara penggunaan TKA ini dikecualikan bagi TKA yang
bekerja pada Proyek Strategis Nasional (PSN) dan obyek vital strategis/nasional berdasarkan
pertimbangan atau izin khusus tertulis dari kementerian/lembaga terkait sepanjang mengikuti
ketentuan protokol kesehatan.
"Pemerintah tetap berjuang melawan Pandemi Covid-19 namun ekonomi tetap berjalan lewat
proyek-proyek strategis nasional, selama membawa kemanfaatan yang luas. Proyek yang
melibatkan sedikit TKA untuk proses alih teknologi menyerap lebih banyak pekerja domestik.
TKA didatangkan investor sesuai izin serta ketentuan/prosedur protokol Kesehatan," kata
Chairul.
Keberadaan dan kebutuhan TKA di Indonesia saat ini, kata Chairul sebagian besar diperlukan
dalam rangka investasi penanaman modal asing untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan
perluasan kesempatan kerja serta percepatan pembangunan infrastruktur nasional.
"Dalam hal TKA masih berada di wilayah Indonesia, perusahaan Pemberi Kerja atau yang
mempekerjakan TKA dapat mengajukan permohonan penggunaan TKA sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku," kata Chairul.
"Jumlah TKA dipastikan tidak akan melebihi pekerja Indonesia dalam suatu perusahaan.
Pemerintah dalam memberikan izin penggunaan TKA tetap memperhatikan penggunaan tenaga
kerja lokal," kata Chairul.
Chairul memastikan pemerintah tetap melakukan pengendalian terhadap penggunaan TKA di
Indonesia. Salah satu bentuk pengendaliannya adalah penggunaan TKA tetap mengacu pada
jabatan tertentu yang dapat diduduki TKA serta kewajiban lainnya yang diatur dalam ketentuan
perundang-undangan serta dibatasi waktu tertentu.
Penguatan pengawasan ketenagakerjaan juga dilakukan Kemnaker untuk memastikan para TKA
yang bisa bekerja di Indonesia hanya pekerja asing yang memiliki keahlian khusus yang
dibutuhkan serta mengikuti persyaratan dan proses perizinan yang berlaku sesuai ketentuan
perundang-undangan.
Selain itu dalam memaksimalkan penggunaan tenaga kerja Indonesia ada kewajiban untuk alih
teknologi dan keahlian yang lebih implementatif sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
kepmen jabatan TKA yang mewajibkan jabatan diduduki merupakan kategori professional dan
ahli/expert.
323
