Page 126 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2021
P. 126
Judul Aturan Subsidi Upah Terbit, Ini Sanksinya bagi Pelanggar
Nama Media bisnis.com
Newstrend BLT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20210729/12/1423642/aturan-
subsidi-upah-terbit-ini-sanksinya-bagi-pelanggar
Jurnalis Rahmad Fauzan
Tanggal 2021-07-29 20:04:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Permenaker No. 16/2021 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi upah
bagi pekerja terdampak pandemi resmi diterbitkan. Mengacu pada peraturan tersebut, dikutip
Bisnis, Kamis (29/7/2021), terdapat ketentuan yang memberikan sanksi kepada perusahaan
yang melakukan pelanggaran penyajian data pekerja.
ATURAN SUBSIDI UPAH TERBIT, INI SANKSINYA BAGI PELANGGAR
, JAKARTA - Permenaker No. 16/2021 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa
subsidi upah bagi pekerja terdampak pandemi resmi diterbitkan.
Mengacu pada peraturan tersebut, dikutip Bisnis, Kamis (29/7/2021), terdapat ketentuan yang
memberikan sanksi kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran penyajian data pekerja.
Di pasal 8, pemerintah mengatur dalam hal pengusaha atau pemberi kerja tidak memberikan
data yang sebenarnya, maka pengusaha atau pemberi kerja tersebut dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemberian sanksi tersebut cukup penting mengingat pentingnya penyaluran subsidi upah untuk
bisa tepat sasaran sehingga manfaatnya bisa diperoleh oleh tenaga kerja sesuai dengan kriteria
yang telah ditentukan Kementerian Ketenagakerjaan.
Adapun, pekerja yang berhak menerima subsidi upah harus mempunyai gaji maksimal senilai
Rp3,5 juta per bulan; bekerja di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level
3 dan 4 yang ditetapkan oleh pemerintah.
Kemudian, diutamakan bekerja di sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka
industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan,
sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan.
Tak hanya itu, mereka juga merupakan peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juni 2021.
125
