Page 159 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2021

"Sebetulnya kalau saya pribadi, istri dan anak-anak sudah mengalokasikan anggaran untuk 1.600
paket sembako, per paket 95.000 ribu rupiah, siap edar kepada orang yang terdampak. Itu dari
gaji kami," jelas dia.

Berapa Gaji Bupati Gaji bupati sudah diatur dalam PP Nomor 59 Tahun 2000 tentang Hak
Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas
Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya.

Hingga saat ini, belum ada perubahan atas PP yang mengatur gaji kepala daerah di tingkat
kabupaten/kota tersebut. PP tersebut merupakan revisi dari PP Nomor 9 Tahun 1980.

Artinya, sejak era Presiden RI Abdrurrahman Wahid, belum ada kenaikan gaji pokok kepala
daerah. Disebutkan di PP tersebut, gaji pokok kepala daerah setingkat bupati ditetapkan sebesar
Rp 2,1 juta per bulannya. Sementara itu, gaji pokok seorang wakil bupati ditetapkan sebesar Rp
1,8 juta per bulan.

Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 59 Tahun 2000 Selain gaji pokok kepala daerah dan wakil kepala
daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan lain
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS kecuali ditentukan lain
dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu bentuk tunjangan yang diterima pejabat setingkat bupati yakni tunjangan jabatan
yang diatur dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat
Negara Tertentu.

Besaran tunjangan jabatan bupati yaitu sebesar Rp 3,78 juta per bulan. Tunjangan lain yang
diterima seorang wali kota antara lain tunjangan beras, tunjangan anak, tunjangan istri,
tunjangan BPJS Kesehatan, dan tunjangan BPJS Ketenagakerjaan.

Biaya operasional Selain gaji pokok dan tunjangan, kepala daerah juga mendapatkan biaya
penunjang operasional bulanan. Besaran tunjangan ini berbeda-beda setiap daerah karena
menyesuaikan dengaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tunjangan operasional bupati mencapai
di atas Rp 100 juta per bulan. Namun yang perlu diketahui, tunjangan ini bersifat sebagai dana
yang dialokasikan dari APBD untuk menunjang kegiatan operasional wali kota.

Tunjangan operasional ini diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Besarnya biaya penunjang operasional bupati
ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut: PAD sampai
dengan Rp 5 miliar, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah Rp 125 juta dan paling
tinggi sebesar 3 persen dari PAD.

PAD Rp 5 miliar sampai 10 miliar, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah Rp 150
juta dan paling tinggi sebesar 2 persen dari PAD.

PAD Rp 10 miliar sampai 20 miliar, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah Rp 250
juta dan paling tinggi sebesar 1,5 persen dari PAD.

PAD Rp 20 miliar sampai 50 miliar, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah Rp 300
juta dan paling tinggi sebesar 0,8 persen dari PAD.

PAD Rp 50 miliar sampai 150 miliar, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah Rp 400
juta dan paling tinggi sebesar 0,4 persen dari PAD.
PAD di atas Rp 150 miliar, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah Rp 600 juta dan
paling tinggi sebesar 0,15 persen dari PAD.

158