Page 194 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2021

LANGGAR ATURAN PPKM, PEMPROV DKI JAKARTA TUTUP SEMENTARA 1.057
PERUSAHAAN
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi (Nakertrans) dan
Energi DKI Jakarta melakukan penindakan tegas terhadap 1.057 perusahaan yang tidak
menjalankan aturan sebagaimana berlaku dalam masa pandemi Covid-19 selama periode 5 Juli
- 28 Juli 2021.

Kepala Dinas Nakertrans dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan, dalam periode
tersebut telah dilakukan inspeksi mendadak (sidak) di 1.469 perusahaan.

"Hasilnya, 967 perusahaan ditutup sementara waktu karena melanggar protokol kesehatan
(prokes) dengan temuan pekerja atau karyawan yang terkonfirmasi positif Covid-19. Kemudian,
90 perusahaan lainnya juga ditutup sementara waktu karena diketahui tidak menjalankan
prokes," ujar Andri dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/7).

Andri menerangkan, selain mengerahkan pengawas yang rutin melakukan sidak ke sejumlah
perusahaan, Dinas Nakertrans dan Energi juga melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam
melakukan pemeriksaan dan pengawasan di lapangan melalui laporan yang masuk.

"Sejauh ini belum ada perusahaan yang mengulangi kesalahan sampai saat ini. Kita minta semua
perusahaan taat aturan untuk keselamatan bersama," ujar Andri.

Ia mengatakan, ada aturan baru yang harus dipahami secara seksama dan dilaksanakan oleh
industri orientasi eskpor serta penunjangnya pada PPKM level 4 dan level 3. Yakni Industri
orientasi eskpor hanya dapat beroperasi satu sif dengan kapasitas maksimal 50 persen staf hanya
di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% untuk pelayanan administrasi perkantoran guna
mendukung operasional.

Hal ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 Corona Virus Disease 2019
di Wilayah Jawa dan Bali.

"Dalam peraturan sebelumnya tidak dijelaskan satu atau dua sif, dijelaskannya hanya 50% waktu
yang bersamaan. Sehingga, Disnaker seluruh Indonesia mengusulkan ke Dirjen PHI & JSK dan
Dirjen Binwasnaker dan K3 (Kementerian Ketenagakerjaan) saat ada rakornis. Alhamdulillah
dalam Instruksi Mendagri Nomor 24 Tahun 2021 sudah menjawab keraguan petugas kami di
lapangan dalam menerjemahkan SK dan instruksi sebelumnya," kata Andri.

Lebih lanjut Andri mengatakan, Dinas Nakertrans dan Energi DKI Jakarta membuka kanal laporan
bahwa perusahaan yang bersangkutan telah melaksanakan protokol pencegahan penularan
COVID-19 melalui email hikesja.nakertrans@jakarta.go.id.

Sedangkan, untuk pengaduan dan pelaporan pekerja terkonfirmasi Covid-19 dapat dilakukan
melalui aplikasi JAKI atau bit.ly/covid19perusahaan.

"Kanal atau layanan aduan online tersebut juga menjadi acuan untuk pihaknya melakukan sidak
ke perusahaan atau perkantoran. Sebesar 90% berasal dari aduan masyarakat yang masuk
melalui kanal aduan, JAKI, dan WhatsApp," tutur Andri..

193