Page 40 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2021
P. 40
”Insyaallah (penyaluran BSU dilakukan awal Agustus 2021),” kata Sekjen Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker), Anwar Sanusi, kemarin.
Anwar mengatakan, pihaknya baru saja merevisi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA)
dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Revisi DIPA diperlukan karena
sebelumnya pemerintah tidak mengalokasikan dana untuk menyalurkan BSU tahun ini.
”Kami saat ini baru menyelesaikan regulasi."
"Kemudian revisi DIPA dengan dirjen anggaran."
"Semoga bisa kami segerakan," katanya.
Aturan penyaluran BSU tahun ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permenaker Nomor 14 Tahun 2020
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji atau Upah Bagi Pekerja
atau Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Di Pasal 4 Permenaker itu disebutkan bahwa BLT subsidi gaji diberikan dalam bentuk uang tunai
sebesar Rp 500 ribu per bulan selama dua bulan sekaligus.
Secara total, buruh akan mendapatkan Rp 1 juta.
Ada beberapa syarat yang ditetapkan pemerintah untuk mendapatkan bantuan tersebut, antara
lain warga negara Indonesia (WNI), peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS
Ketenagakerjaan sampai Juni 2021, serta mendapatkan gaji paling besar Rp 3,5 juta.
Pemerintah juga hanya akan memberikan subsidi gaji ini kepada buruh yang bekerja di wilayah
yang menerapkan PPKM level 3 dan level 4.
BLT subsidi gaji diutamakan bagi buruh yang bekerja di sektor barang konsumsi, transportasi,
aneka industri, properti dan real estate, perdagangan, dan jasa.
Aturan teknis dari Permenaker itu akan dibuat oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta BPJS Ketenagakerjaan.
Nantinya, BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan validasi data terhadap calon penerima BSU.
Setelah itu, data akan diberikan kepada Kemenaker.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan BSU akan disalurkan kepada
sekitar 8 juta pekerja bergaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan.
"Proses penyaluran subsidi upah oleh bank penyalur dilakukan dengan pemindah bukuan dana
dari bank penyalur kepada rekening penerima bantuan melalui bank yang dihimpun dalam
Himbara (bank BUMN)," ujar Ida pada konferensi pers daring, Rabu (21/7/2021).
Ida menjelaskan bahwa data calon penerima bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan karena
dinilai paling lengkap dan valid untuk penyaluran BLT.
Nantinya, data calon penerima akan diverifikasi dan divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk
diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.
Oleh karena itu, ia mengimbau pekerja untuk segera menyerahkan nomor rekening kepada
perusahaan untuk diteruskan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
"Data penerima subsidi upah diambil dari BPJS Ketenagakerjaan sampai 30 Juni 2021 sehingga
hanya peserta yang terdaftar dan memenuhi persyaratan yang akan menerima," imbuhnya.
39