Page 166 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 NOVEMBER 2020
P. 166
Koordinator lapangan aksi, Bambang, mengatakan pihaknya meminta Anies tak hanya
menaikkan UMP 3,27 persen bagi perusahaan yang tidak terdampak pandemi COVID-19. Namun
semua perusahaan harus menaikkan besaran UMP-nya.
"Harusnya adil, kalau naik, naik semua tanpa syarat. Pemprov DKI Jakarta menaikkan upah tiga
koma sekian persen, dari klausul-klausul SK itu banyak yang harus kita revisi," ujar Bambang,
Rabu (11/11/2020).
Bambang mengatakan adanya syarat kenaikan UMP itu dapat menjadi celah para pengusaha
untuk mengajukan perusahaannya terdampak pandemi COVID-19. Menurutnya, hal itu dapat
merugikan para buruh.
"Itu bermasalah semua, karena ujung-ujungnya buruh menjadi korban," katanya.
Massa KSBI itu hanya berorasi sekitar 10 menit di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta. Mereka
kemudian bergeser ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyerahkan berkas gugatan mengenai
Pergub 103 Tahun 2020, tentang upah minimum provinsi tahun 2021.
Setelah itu, massa KSBI berencana berunjuk rasa di depan Kantor Disnakertrans DKI Jakarta,
Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Gambir, Jakarta Pusat.
Sebelumnya, Anies Baswedan mengatakan kebijakan kenaikan UMP bersyarat itu untuk rasa adil.
Sebab, tidak semua perusahaan mengalami kontraksi saat pandemi COVID-19.
"Kebijakan yang diambil adalah kebijakan UMP asimetris, di mana UMP 2021 ditetapkan Rp
4.416.186. Ini adalah UMP 2021. Adapun pengusaha, perusahaan, atau pemberi kerja yang
terdampak secara ekonomi oleh pandemi COVID bisa menerapkan UMP yang sama dengan
2020," ujar Anies di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (2/11).
165
