Page 176 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2021

bertujuan menangkap berbagai pandangan yang beragam dan representatif dari pekerja,
pemberi kerja, pemerintah, sektor swasta, para pembeli, organisasi non pemerintah, masyarakat
sipil, peneliti, dan para mitra pembangunan.

KEMNAKER DAN ILO PERKUAT ATURAN PERLINDUNGAN PEKERJA SEKTOR
PERIKANAN

Jakarta--Untuk memperkuat kerangka hukum, kebijakan, dan peraturan terkait migrasi tenaga
kerja sektor perikanan dan pemrosesan hasil perikanan serta boga bahari di Asia Tenggara,
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama International Labour Organization (ILO)
menyelenggarakan diskusi Program Ship to Shore Rights Southeast Asia, Rabu (21/7/2021).

Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi, selaku co-chair National Programme Advisory Committee
(NPAC) Meeting, menjelaskan, diskusi konsultasi secara virtual untuk memberikan kesempatan
berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan relevan untuk mengidentifikasi area aksi
prioritas.

"Selama diskusi, didapatkan informasi bahwa beberapa pemangku kepentingan telah memiliki
atau dalam proses mendirikan pusat-pusat layanan untuk sektor perikanan dan pengolahan hasil
ikan," katanya.

Dialog yang secara luas melibatkan para pemangku kepentingan di Indonesia ini bertujuan
menangkap berbagai pandangan yang beragam dan representatif dari pekerja, pemberi kerja,
pemerintah, sektor swasta, para pembeli, organisasi non pemerintah, masyarakat sipil, peneliti,
dan para mitra pembangunan.

"Para peserta banyak gagasan dan usulan kegiatan. Banyak permasalahan dalam sektor
perikanan muncul dan didiskusikan dan solusi pun ditawarkan dengan niat untuk memperbaiki
situasi, agar dapat lebih mendukung dan melindungi para pekerja migran," ucapnya.

Dia menambahkan beberapa pemangku kepentingan mengusulkan adanya dukungan bagi
pengembangan lebih lanjut dari apa yang sudah mereka milii. Namun hingga saat ini, masih
terkendala adanya ketidaktepatan dalam memahami lingkup dan keefektifan layanan yang saat
ini diberikan, serta termasuk apa yang dapat dikembangkan kemudian.

"Misalnya, Kemnaker kini telah memiliki Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di beberapa lokasi.
Terkait awak kapal ikan, beberapa peserta merasa perlu untuk meng-upgrade kurikulum
pelatihan maritim yang saat ini ada untuk memastikan bahwa kurikulum tetap relevan dengan
kebutuhan awak kapal ikan migran bekerja di kapal-kapal ikan asing," ujarnya.

Sementara Koordinator Program Nasional, Ship to Shore Rights Southeast Asia (SEA) Programme
ILO Alberta Bonasahat, mengungkapkan bahwa tujuan lain dari diskusi Ship To Shore Rights SEA
ini yaitu melindungi hak-hak tenaga kerja dan mendorong lingkungan kerja yang aman dan
nyaman, bagi para pekerja migran sepanjang siklus migrasi, mulai dari masa perekrutan hingga
akhir masa kontrak kerja.

Selanjutnya memberdayakan pekerja migran, keluarga mereka, organisasi, dan komunitasnya
dalam mendorong terwujudnya dan menjalankan hak-hak mereka.

"Gagasan dan usulan aksi yang mengemuka dalam dialog ditangkap dan didokumentasi, area
aksi prioritas akan menjadi dasar pengembangan rencana kerja Ship to Shore Rights SEA
Indonesia," katanya.

CM.

175