Page 55 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2021
P. 55
Ketiga, memiliki rekening bank. Keempat, pekerja terdaftar sebagai pengiur BPJS
Ketenagakerjaan hingga Juni 2021. Kelima, pekerja tergolong sebagai buruh di sektor terdampak
dan masuk dalam sektor non-esensial dan non-kritikal di wilayah penerapan PPKM Level 4.
Sektor terdampak yang dimaksud adalah sektor industri, barang konsumsi, barang jasa
terkecuali jasa pendidikan dan kesehatan, transportasi, aneka industri, properti, dan real estate.
Bila memenuhi kriteria tersebut, maka pekerja berhak diajukan sebagai calon penerima BLT
Kemnaker.
"Proses penyaluran subsidi upah oleh bank penyalur dilakukan dengan pemindahbukuan dana
dari bank penyalur kepada rekening penerima bantuan melalui bank yang dihimpun dalam
Himbara (bank BUMN)," jelas Ida pada konferensi pers daring, Rabu (21/7).
Ida menjelaskan bahwa data calon penerima akan bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan karena
dinilai data merupakan yang paling lengkap dan valid untuk penyaluran BLT. Nantinya, data
calon penerima akan diverifikasi dan divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk kemudian
diserahkan kepada Kemnaker.
Oleh karena itu, ia mengimbau pekerja untuk segera menyerahkan nomor rekeningnya kepada
perusahaan untuk diteruskan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Pada kesempatan sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan BLT menyasar kepada 8,8
juta pekerja, sehingga diestimasikan akan dibutuhkan anggaran senilai Rp8,8 triliun. Padahal,
Kementerian Keuangan menganggarkan Rp10 triliun untuk mendukung program BLT subsidi gaji.
Sementara, sisa Rp1,2 triliun dari anggaran akan dialokasikan untuk Program Kartu Prakerja
pada tahun ini. Dengan demikian, program Kartu Prakerja tahun ini akan mendapatkan anggaran
Rp21,2 triliun.
Ani menekankan bahwa program diberikan untuk mencegah terjadinya PHK di sektor non-
esensial dan non-kritikal, sehingga hanya pengusaha yang tidak melakukan PHK terhadap
pekerjanya saja yang dapat mengajukan BLT ini.
"Dengan catatan perusahaan tidak boleh melakukan PHK, program BLT pekerja tambahan Rp10
triliun untuk mencegah agar tidak terjadi PHK," pungkasnya.
54
