Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2021
P. 84

Sri Mulyani menjelaskan anggaran Rp8,8 triliun tersebut berasal dari anggaran Rp10 triliun yang
              telah ditetapkan sebagai tambahan anggaran Kartu Prakerja.
              Sebelum adanya penambahan, pemerintah menetapkan alokasi anggaran Kartu Prakerja 2021
              sebesar Rp20 triliun kepada sebanyak 5,6 juta peserta. Kemudian, pemerintah menambahkan
              anggaran Kartu Prakerja sebesar Rp10 triliun, sehingga total anggaran menjadi Rp30 triliun.

              Rincian tambahan anggaran Rp10 triliun adalah untuk bantuan subsidi upah sebesar Rp8,8 triliun
              dan tambahan untuk Kartu Prakerja sebesar Rp1,2 triliun.

              Bantuan subsidi upah tersebut akan diberikan kepada sebanyak 8,8 juta pekerja yang bekerja di
              sektor non-esensial di wilayah yang diterapkan PPKM level 4 dengan besaran gaji maksimum
              Rp3,5 juta.

              “Kami sudah membahas dengan Menaker, akan ada anggaran Rp10 triliun anggaran yang kita
              tambahkan  untuk  pekerja,  ini  akan  ditujukan  bagi  8,8  juta  pekerja  yang  bekerja  di  sektor
              nonkritikal di daerah level 4 dengan pendapatan upah Rp3,5 juta maksimum,” katanya dalam
              konferensi pers, Rabu (21/7/2021).

              Sri  Mulyani  mengatakan,  persyaratan  lainnya  adalah  pekerja  harus  terdaftar  di  BPJS
              Ketenagakerjaan dan tidak dalam kondisi di-PHK.

              Setiap pekerja akan diberikan bantuan subsidi upah sebesar Rp500.000 untuk 2 bulan. Bantuan
              ini akan dibayarkan secara sekaligus sehingga bantuan yang diterima adalah sebesar Rp1 juta.
              “Sisa  anggaran  Rp10  triliun  yang  dialokasikan  untuk  pekerja  akan  dipakai  untuk  tambahan
              Prakerja,  jadi  anggaran  Prakerja  akan  bertambah  dari  Rp20  triliun  menjadi  Rp21,2  triliun,
              sehingga jumlah mereka yang mendapat Kartu Prakerja dapat meningkat,” jelasnya.

              Sri  Mulyani  menambahkan,  tujuan  dari  pemberian  subsidi  upah  adalah  untuk  mencegah
              terjadinya PHK bagi pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja atau dirumahkan di sektor
              non-esensial.

              “Jadi  program  ini  untuk  mencegah  tidak  terjadinya  PHK,  perusahaan  mendaftarkan  atau
              pekerjanya sudah ada di data BPJS Ketenagakerjaan dan tidak di-PHK,” katanya.
































                                                           83
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89