Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2021
P. 84
Sri Mulyani menjelaskan anggaran Rp8,8 triliun tersebut berasal dari anggaran Rp10 triliun yang
telah ditetapkan sebagai tambahan anggaran Kartu Prakerja.
Sebelum adanya penambahan, pemerintah menetapkan alokasi anggaran Kartu Prakerja 2021
sebesar Rp20 triliun kepada sebanyak 5,6 juta peserta. Kemudian, pemerintah menambahkan
anggaran Kartu Prakerja sebesar Rp10 triliun, sehingga total anggaran menjadi Rp30 triliun.
Rincian tambahan anggaran Rp10 triliun adalah untuk bantuan subsidi upah sebesar Rp8,8 triliun
dan tambahan untuk Kartu Prakerja sebesar Rp1,2 triliun.
Bantuan subsidi upah tersebut akan diberikan kepada sebanyak 8,8 juta pekerja yang bekerja di
sektor non-esensial di wilayah yang diterapkan PPKM level 4 dengan besaran gaji maksimum
Rp3,5 juta.
“Kami sudah membahas dengan Menaker, akan ada anggaran Rp10 triliun anggaran yang kita
tambahkan untuk pekerja, ini akan ditujukan bagi 8,8 juta pekerja yang bekerja di sektor
nonkritikal di daerah level 4 dengan pendapatan upah Rp3,5 juta maksimum,” katanya dalam
konferensi pers, Rabu (21/7/2021).
Sri Mulyani mengatakan, persyaratan lainnya adalah pekerja harus terdaftar di BPJS
Ketenagakerjaan dan tidak dalam kondisi di-PHK.
Setiap pekerja akan diberikan bantuan subsidi upah sebesar Rp500.000 untuk 2 bulan. Bantuan
ini akan dibayarkan secara sekaligus sehingga bantuan yang diterima adalah sebesar Rp1 juta.
“Sisa anggaran Rp10 triliun yang dialokasikan untuk pekerja akan dipakai untuk tambahan
Prakerja, jadi anggaran Prakerja akan bertambah dari Rp20 triliun menjadi Rp21,2 triliun,
sehingga jumlah mereka yang mendapat Kartu Prakerja dapat meningkat,” jelasnya.
Sri Mulyani menambahkan, tujuan dari pemberian subsidi upah adalah untuk mencegah
terjadinya PHK bagi pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja atau dirumahkan di sektor
non-esensial.
“Jadi program ini untuk mencegah tidak terjadinya PHK, perusahaan mendaftarkan atau
pekerjanya sudah ada di data BPJS Ketenagakerjaan dan tidak di-PHK,” katanya.
83