Page 96 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2021

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, mengatakan, pencairan subsidi upah ini akan diberikan
sekaligus atau satu kali pencairan dan pekerja atau buruh akan menerima subsidi Rp 1 juta.
Pemberian upah subsidi ini berkaitan dengan respons Kemenaker terhadap aktivitas masyarakat
yang berdampak pada ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh serta mendukung masyarakat
dan bisnis selama pandemi Covid-19 berlangsung.

nantinya Kemenaker akan membuat payung hukum terkait subsidi bantuan ini dalam Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan dimana telah mengusulkan bantuan dari program stimulus yang akan
dikoordinasikan dengan kementerian Keuangan dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Pekerja atau buruh yang mendapatkan subsidi upah ini adalah warga Indonesia dengan
dibuktikan Nomor Induk Kependudukan, pekerja atau buruh penerima upah, kemudian terdaftar
sebagai peserta Jaminan Ketenagakerjaan Sosial yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang
dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan sampai dengan Juni 2021," ujar Ida dalam dalam
konferensi pers virtual, Rabu (21/7).
Ida mengatakan, data BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi sumber karena dinilai data ini adalah
yang terbaik yang dapat diakses dan dipertanggungjawabkan saat ini. Selain itu, peserta yang
membayar iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 3,5 juta sesuai dengan upah
terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Lebih lanjut, untuk pekerja di wilayah PPKM yang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas
Rp 3,5 juta maka menggunakan UMK sebagai batas kriteria upah. Syarat lain yaitu memiliki
rekening bank aktif, dan Kemenaker mengusulkan hanya diberikan kepada pekerja yang berada
di level 4 sesuai dengan instruksi Kementerian Dalam Negeri.

Sementara itu, kepada pekerja pada sektor yang terdampak PPKM antara lain, industri barang
konsumsi, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, transportasi, aneka
industri properti dan real estate.
"Proses penyaluran pemerintah berupa subsidi upah ini oleh penyalur akan dilakukan
pemindahbukuan dana dari bank penyalur kepada rekening penerima bantuan pemerintah
melalui bank-bank milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam himbara," kata Menaker Ida.

Nantinya, Ida Fauziyah bilang, saat akan proses pencairan data BPJS Ketenagakerjaan harus
diverifikasi terlebih dahulu oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan kriteria dan persyaratan
yang sudah ditentukan. Kemudian data tersebut harus disampaikan ke Kemenaker.

95